Penghitungan iuran produksi dikenakan khusus bagi perusahaan yang memegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Iuran tersebut dihitung sejak dimulainya COD. Untuk mengetahui berapa iuran produksi yang harus dibayarkan, pengusaha bisa menghitung dengan mengetahui jumlah produksi tenaga listrik terjual sebagai dasar penetapan iuran.
Semua pelaku usaha yang terkena kewajiban membayar iuran tetap dan iuran produksi, harus bisa menghitung berapa kewajiban yang harus dilunasi. Sebab, menurut Pasal 9 Permen ESDM tersebut, jumlah PNBP terutang dihitung sendiri oleh pelaku usaha. harga Akan tetapi, mengenai tarif jasa pelayanan pencetakan peta dan harga data wilayah kerja, dihitung dan dipungut oleh pejabat yang ditunjuk.
Permen ESDM No.14 Tahun 2015 mengatur pula mengenai tata cara penyetoran PNBP panas bumi. Menurut Pasal 10 semua jenis PNBP harus disetorkan secepatnya secara langsung ke kas negara. Untuk tahun pertama, pembayaran iuran tetap harus dilakukan paling lambat satu bulan setelah izin diterbitkan.
Sementara untuk tahun selanjutnya, tanggal 15 Januari menjadi batas akhir pembayaran iuran tetap. Iuran produksi dibayarkan paling lambat 1 tahun 3 bulan setelah penyaluran listrik dari panas bumi. Jika pembayaran dilakukan setelah lewat batas waktu, maka denda keterlambatan yang dikenakan adalah 2% per bulan.
Setelah melakukan pembayaran PNBP, pengusaha diwajibkan untuk melakukan pelaporan. Laporan itu harus disampaikan paling lambat lima hari kerja setelah pembayaran. Pelaporan ini nantinya akan menjadi bahan rekonsiliasi realisasi PNBP setiap bulan yang hasilnya disampaikan dalam sistem akuntansi instansi. Selanjutnya, pejabat verifikasi Direktorat Panas Bumi Kementerian ESDM akan melakukan penelaahan dan penelitian atas bukti penyetoran iuran.
