Untuk itu, lanjutnya, Antam sedang mengklarifikasi masalah itu ke Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerba DESDM). Pengertiannya seperti apa? Karena masih banyak yang belum jelas di UU-nya. PP-nya juga masih belum ada. Jadi banyak hal yang kita masih belum jelas, paparnya.
Berbeda dengan Listi, mantan direksi PT Timah Tbk Agus Hendrotomo belum mau berkomentar menganai masalah royalti. Wah, saya belum bisa komentar dulu tentang itu, ujar pria yang kini menangani masalah legal di perusahaan timah nasional tersebut.
‘Pungutannya' Banyak
Sekedar informasi, pembayaran royalti selama ini masuk kategori jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2003 tentang Jenis PNBP Yang Berlaku Pada DESDM. PP ini antara lain memuat ketentuan mengenai besaran tarif iuran tetap untuk Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Lalu, besaran tarif iuran produksi (royalti) untuk KP dan KK. Royalti dihitung berdasarkan tarif dikalikan harga jual bahan galian.
Sedangkan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) diatur Keppres No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Dalam Keppres ini kontraktor wajib menyerahkan 13,5 persen dari hasil produksi batubaranya kepada pemerintah secara tunai atas harga Free on Board (FOB) atau harga setempat (at sale point).
DHPB sebesar 13,5 persen yang merupakan bagian pemerintah digunakan untuk pembiayaan pengembangan batubara, inventarisasi sumber daya batubara, biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan, dan pembayaran iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi, serta Pajak Petambahan Nilai.
Selain royalti, UU Minerba yang baru juga mewajibkan perusahaan tambang yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK, membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah lainnya (Pasal 128). Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
Penerimaan pajak berupa pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai Undang-Undang di bidang perpajakan, dan bea masuk dan cukai. Lalu penerimaan negara ukkan pajak adalah iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, kompensasi data informasi. Sedangkan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah.
Ini dia yang ditunggu-tunggu pemerintah daerah dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Apalagi kalau bukan bagi-bagi dana royalti. Baik pemerintah pusat maupun daerah sudah pasti ingin mendapat bagian yang lebih besar. Apalagi kini zamannya otonomi daerah. Setiap daerah penghasil tentu ingin mendapat jatah royalti.
Hasilnya, sudah ditetapkan oleh UU Minerba. Total royalti yang harus diberikan pengusaha tambang kepada pemerintah sebesar 10 persen. Pasal 129 ayat (1) menyebutkan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara, wajib membayar 4 persen kepada pemerintah dan 6 persen kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
Bagian pemerintah daerah kemudian dibagi lagi menjadi pemerintah provinsi mendapat jatah 1 persen, pemerintah kabupaten/kota penghasil 2,5 persen, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama 2,5 persen (Pasal 129 ayat (2)). Penjatahan itu memperlihatkan bahwa pemerintah pusat tetap mendapat bagian paling besar, sedangkan pemerintah provinsi paling sedikit.
Terlepas dari penjatahan tersebut, kewajiban ini bisa menjadi kabar buruk bagi pengusaha tambang. Pasalnya, dana 10 persen dari hasil keuntungan tidaklah kecil. Belum lagi mereka harus membayar biaya-biaya lain yang diatur UU Minerba. Makanya ada yang mengatakan Pasal 129, pasal kontroversial. Selain muncul di akhir-akhir pembahasan, pasal tersebut juga bukan inisiatif dari pemerintah. Pasal ghoib itu. Tiba-tiba muncul menjelang UU Minerba disahkan, kata pengamat pertambangan Ryad Chairil.
Lantas bernarkah royalti 10 persen akan membebankan perusahaan tambang? Sudah pasti jawabannya benar. Staf Legal PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Listi Witanni mengatakan, ketentuan itu bisa memberatkan Antam. Jadi, seperti kena (biaya) dua kali, ujarnya kepada hukumonline dalam sebuah pelatihan audit komersial di bidang pertambangan di Jakarta, Rabu (14/01).
