Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membuka Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing di Bank Indonesia. Rekening bernomor 600.000411 itu untuk menampung setoran bagian pemerintah dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas. Pembukaan rekening itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 113/PMK.02/2009 yang berlaku mulai 23 Juni 2009.
Dalam siaran pers, Senin (13/7), Harry Z Soeratin, Kepala Biro Humas Departemen Keuangan menjelaskan, setoran rekening dalam bentuk mata uang dolar Amerika yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. Penerimaan pada Rekening Migas tersebut terdiri dari PPh (Pajak Penghasilan), hasil penjualan minyak mentah, hasil penjualan gas alam, overlifting Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan penerimaan lain terkait kegiatan hulu migas, antara lain: bonus-bonus dan transfer material.
Sedangkan pengeluaran dari Rekening Migas meliputi: PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), reimbursement PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Pajak Daerah, Domestic Market Obligation (DMO) fee, Underlifting KKKS, fee kegiatan hulu migas dan kewajiban lainnya di luar perpajakan, penyetoran PPh migas ke Rekening Kas Umum Negara, Penyetoran PNBP SDA (Pendapatan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam) migas ke Rekening Kas Umum Negara, dan penyetoran penerimaan lainnya ke Rekening Kas Umum Negara.
Selain itu, Menteri Keuangan juga membuka Rekening Penerimaan Panas Bumi Nomor 508.000084 pada Bank Indonesia. Rekening ini untuk menampung setoran bagian pemerintah dari kegiatan usaha panas bumi. Pembukaan rekening ini diatur dalam PMK No. 114/PMK.02/2009 yang berlaku mulai 23 Juni 2009.
Pengeluaran dari Rekening Panas Bumi terdiri dari: reimbursement PPN, pembayaran PBB, pembayaran lainnya yang terkait dengan kegiatan panas bumi, dan penyetoran PNBP ke Rekening Kas Umum Negara.
