Pandemi Covid-19 telah mendorong Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 27 April 2020 (PMK 44/2020). Sebagai informasi, PMK 44/2020 ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 (PMK 23/2020) yang diundangkan 37 hari sebelumnya.
Salah satu perbedaan paling mendasar dari keduanya bahwa PMK 23/2020 hanya memberikan insentif pajak pada sektor industri, di mana tidak ada satu jenis pun sektor usaha jasa yang diberikan insentif kecuali reparasi serta pemasangan. Sedangkan, PMK 44/2020 memperluas jangkauan pemberian insentif tersebut kepada perluasan sektor-sektor industri dan penambahan sektor-sektor usaha jasa tertentu.
Insentif pajak yang diberikan menurut PMK 44/2020 diklasifikasikan ke dalam 5 jenis yakni (i) Insentif PPh Pasal 21; (ii) Insentif PPh Final berdasarkan PP 23/2018; (iii) Insentif PPh Pasal 22 Impor; (iv) Insentif Angsuran PPh Pasal 25; (v) Insentif PPN. Lampiran PMK tersebut mengatur wajib pajak mana saja yang berhak memperoleh, sebagai contohnya apabila kita ingin mengetahui siapa yang berhak atas fasilitas pengurangan PPh Pasal 25, maka Lampiran PMK akan menunjukkannya sesuai kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang tertera dalam informasi tabel.
Sudut Pandang Insentif Pajak
Tidak ada definisi yang diterima secara universal tentang pengertian dari insentif pajak (Timo Viherkenttä (1991). Namun menurut Dale Chua, keuntungan/benefit atas penerapan suatu kebijakan insentif pajak harus dijustifikasi terhadap biaya pemberlakuannya dan efeknya bagi kesejahteraan masyarakat (society). Dari perspektif pengusaha/pelaku bisnis, kebijakan insentif pajak merupakan hal yang diharapkan di mana pun mereka berada, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Dengan adanya insentif pajak, maka keuntungan wajib pajak atau pengusaha sebagai pelaku ekonomi bisa menjadi lebih besar.
Insentif pajak yang diberikan bisa berupa potongan, pembebasan atau penundaan pembayaran pajak sehingga aktivitas ekonomi dapat berkembang.Pemberian insentif pajak merupakan suatu kebijakan pemerintah (fungsi regulerend pajak), oleh karena itu, pilihan untuk memformulasikan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya.
Selain memiliki dampak positif, kebijakan insentif pajak juga dapat memiliki dampak negatif. Menurut Alex Easson dalam bukunya, Tax Incentives for Foreign Direct Investment, (Netherlands: Kluwer Law International, 2004) diuraikan bahwa dampak negatif tersebut diantaranya Insentif Pajak dipandang tidak memperhatikan konsep keadilan karena pemberian insentif pajak tidak diberlakukan bagi seluruh wajib pajak, melainkan hanya kepada sejumlah wajib pajak yang masuk dalam kategori pemberian insentif, sehingga pemberlakuan kebijakan ini mengesampingkan konsep keadilan.
Data Survei Terkini
Merujuk fakta survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan dilansir dari laman resmi LIPI ditemukan fakta survei lapangan bahwa korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mayoritas didominasi oleh Sektor Jasa. Adapun sebaran berdasarkan hasil survei dimaksud 32 % korban PHK berasal dari tenaga usaha jasa; 22% tenaga profesional/teknisi; 15% tenaga tata usaha; 13% tenaga produksi operator alat angkutan dan pekerja kasar; dan 9% tenaga usaha penjualan.
Berdasarkan PMK 44/2020, Jasa Profesional justru tidak masuk dalam tabel sektor usaha yang mendapatkan fasilitas insentif pajak. Sektor yang mendekati Jasa Profesional namun mendapatkan fasilitas ini adalah Sektor Kegiatan Manajemen Lainnya.
Berdasarkan kualifikasinya, jasa profesional adalah jasa yang diberikan oleh para ahli di bidangnya yang diakui oleh profesinya dan regulasi perpajakan melalui wadah badan usaha maupun secara pribadi. Profesi jenis ini antara lain Advokat, Akuntan, Konsultan Pajak, Arsitek dan profesi terkait lainnya yang dilakukan wajib pajak pribadi sehubungan pekerjaan bebas menurut Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), baik yang melakukan kegiatan usaha kewajiban menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan yakni Wajib Pajak Pribadi yang diperbolehkan melakukan perhitungan pajak dengan basis Norma Penghitungan Neto.
Evaluasi Regulasi
Apabila kita melihat seluruh lampiran PMK 44/2020, maka sektor jasa profesional tidak mendapatkan fasilitas insentif pajak berdasarkan PMK ini. Hasil survei LIPI perlu dipertimbangkan kembali oleh Kementerian Keuangan seiring dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum diketahui kapan berakhirnya. Insentif pajak dalam PMK ini juga mengarah kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).
Dasar pertimbangan PP 23/2018 adalah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Apabila dilihat dari maksud pertimbangan tersebut, maka PP 23/2018 juga memiliki unsur insentif pajak dimana Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas ini berhak atas tarif yang sangat rendah yakni Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) yang dihitung dari nilai peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak (konsep ini merujuk Asas Simplicity dalam perpajakan karena tidak menggunakan formula perhitungan pajak dari basis Laporan Rugi Laba).
Namun demikian, PP 23/2018 ini juga tidak berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (Jasa Profesional).
Apabila ditilik dengan seksama uraian fakta di atas, pertanyaan kita adalah, mengapa sektor jasa profesional tidak memperoleh fasilitas insentif pajak berdasarkan PMK 44/2020? Apakah sektor ini dianggap Pemerintah pasti menguntungkan dan tidak akan tumbang walaupun diterpa pandemi Covid-19? Survei yang dirilis oleh LIPI menunjukkan bahwa sektor yang terpukul karena pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah sektor jasa profesional. Tentunya, aspek keadilan perlu direnungkan kembali sesuai dengan bobot kelayakan wajib pajak. Setiap pelaku usaha sebagai wajib pajak memiliki hak yang sama untuk memperoleh insentif pajak ini secara adil dan tidak tebang pilih. Pembatasan insentif pajak hanya berdasarkan acuan tabel klasifikasi usaha tertentu perlu dievaluasi kembali karena Covid-19 juga memiliki dampak kepada sektor-sektor usaha yang ada diluar tabel tersebut,
Namun, kita perlu mengapresi langkah taktis Pemerintah dengan pemberlakuan PMK 44/2020 walaupun sebagai produk buatan manusia, tiada aturan yang sempurna. Oleh karenanya, hukum harus selalu bergerak dinamis di masyarakat karena hukum tidak berada di ruang hampa dan harus senantiasa memberikan solusi yang responsif dan progresif.
Semoga pandemi Covid-19 segera berakhir dan dunia usaha Indonesia secara keseluruhan kembali kepada keadaan yang normal seperti sedia kala.
*)Januardo Sihombing, S.H., M.H., M.A., adalah (Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ketua bidang Pendidikan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.
Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |
