Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Tahun 2025) per tanggal 2 Januari 2026 diandaikan memberikan bahan bakar baru bagi sistem peradilan pidana di bumi nusantara ini. Ibarat diisi dengan bahan bakar berkualitas tinggi, tidaklah berlebihan dengan KUHAP Tahun 2025 sebagai kendaraan bermotor akan lebih bertenaga membawa seluruh pencari keadilan untuk mencapai tujuan luhur sistem peradilan pidana yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk semua.

Berbanding kontras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Tahun 1981), KUHAP Tahun 2025 memang memiliki beragam substansi baru yang sifatnya mengatur dan mengikat bagi seluruh subsistem peradilan pidana dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Oleh karena sifatnya yang mengatur dan mengikat, dipastikan setiap aktivitas yang tidak mengikuti atau non-prosedural sebagaimana ditetapkan KUHAP Tahun 2025 yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik, penuntut umum, hakim pada sidang peradilan akan menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata.
Urgensi Pemenuhan Syarat Formal KUHAP Tahun 2025
Dalam banyak literatur hukum acara pidana sangat ditekankan pentingnya untuk memenuhi persyaratan prosedural atau formal dalam setiap tahapan peradilan perkara (Marwan Efendi, 17:2011). Dapat dikatakan, syarat dilengkapinya aspek formal ini hampir menyasar seluruh proses peradilan pidana seperti penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Untuk memudahkan, dalam hal ini diilustrasikan contoh dengan mengutip Pasal 75 ayat (2) KUHAP Tahun 2025, yang berbunyi:
Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi:
Pertama, harus memastikan telah tertera Tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka.
Kedua, yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, termasuk Pasal undang-undang yang dilanggar.
Dan terakhir, yaitu tanda tangan Penuntut Umum.
Ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf a KUHAP Tahun 2025, memandatkan kepada penuntut umum agar surat dakwaan dibuat dengan memenuhi syarat formil, yang berarti surat dakwaan wajib memuat secara tepat dan rinci tentang nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, agama dan pekerjaan tersangka. Apabila salah satu hal tersebut tidak dipenuhi dalam surat dakwaan, tidak menutup kemungkinan dapat diajukannya eksepsi error in persona oleh terdakwa dan tentunya dapat membawa konsekuensi lain yakni tidak dapat diterimanya surat dakwaan.
Tidak hanya itu, dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b KUHAP Tahun 2025, Penuntut Umum juga harus memastikan bahwa uraian yang termuat dalam surat dakwaan, telah disusun dengan cermat, jelas, dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
Sebuah hal baru dan menarik yang merupakan sebuah penegasan dalam KUHAP Tahun 2025, adanya syarat baru yang ditegaskan dalam ketentuan 75 ayat (2) huruf c dan d yang tidak diatur di dalam KUHAP Tahun 1981. Praktik saat ini, memaksa Penuntut Umum agar memberikan perhatian penuh kepada pencantuman dengan tepat atas Pasal undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa serta dibubuhkan tanda tangan Penuntut Umum.
Nah, kondisi demikian menimbulkan pertanyaan yang cukup sederhana. Bagaimana selanjutnya jika terhadap ketentuan Pasal 75 ayat (2) ini tidak dipenuhi oleh Penuntut Umum? Apakah ada konsekuensi hukum yang ditimbulkan?
Pertanyaan tadi sebenarnya telah memiliki jawaban dalam KUHAP Tahun 2025, mengutip Pasal 75 ayat (3) :
“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.”
Dengan mengikuti bunyi Pasal 75 ayat (3) tadi, seharusnya dipahami bahwa dakwaan Penuntut Umum akan bermasalah jika menyusun surat dakwaan tidak secara cermat, jelas, dan lengkap mengurai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tindak pidana dilakukan. Tegasnya, jika penyebutan waktu dan tindak pidana tidak mendetail dan presisi, maka dakwaannya akan batal demi hukum.
Kuasa Jaksa Agung Sebagai Legalitas Penuntutan
Disamping terkait surat dakwaan tadi, sebenarnya terdapat salah satu aspek formal yang seharusnya mendapatkan perhatian, terutama bagi setiap Penuntut Umum. Untuk lebih jelasnya dikutip Pasal 64 huruf b berikut dengan penjelasannya, yaitu:
“Pasal 64
Penuntut umum terdiri atas: b) pejabat suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Undang-undang.”
Pasal 64
Penjelasan Pasal 64 huruf b
Pejabat suatu lembaga yang dimaksud juga berstatus sebagai Jaksa. Sebagai contoh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK yang kewenangan penyidikan dan penuntutan ada pada lembaga tersebut, namun yang melakukan Penuntutan adalah jaksa yang ada pada KPK atas dasar kuasa Jaksa Agung. Demikian pula di kemudian hari jika ada lembaga khusus yang diberi kewenangan Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan Jaksa pada lembaga tersebut atas dasar kuasa Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan sebagai pengejawantahan Sistem Penuntutan Terpadu (single prosecution system).”
Dapat dikatakan Pasal 64 huruf b ini yang menjadi salah satu pembeda dengan KUHAP Tahun 1981. Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, disini memang melalui KUHAP Tahun 2025, Jaksa Agung dikukuhkan kedudukannya sebagai Penuntut Umum tertinggi atau sebagai pengejawantahan Sistem Penuntutan Terpadu. Berbicara implementasi dari Pasal ini adalah jelas dan tegas, bahwa setiap Penuntut Umum yang ditugaskan di luar institusi Kejaksaan harus terlebih dahulu mendapatkan dasar kuasa dari Jaksa Agung.
Bahkan terdapat ketentuan serupa yang mengharuskan Penuntut Umum yang bertugas di internal Kejaksaan sendiri agar benar-benar memiliki surat pengangkatan sementara dari Jaksa Agung jika akan menuntut suatu perkara di luar wilayah atau daerah hukumnya. Ini sebagaimana mandatori Pasal 67 ayat 3 yang pada pokoknya ketika dilakukan penuntutan perkara di luar daerah hukum Penuntut Umum, maka Penuntut Umum dimaksud harus mendapatkan surat pengangkatan sementara dari Jaksa Agung sebagai Jaksa di daerah hukum Penuntutan dilaksanakan.”
Nah, kondisi demikian seharusnya menimbulkan pertanyaan yang sama halnya dengan surat dakwaan tadi. Bagaimana jika ketentuan Pasal 64 huruf b dan Pasal 67 ini tidak dipenuhi atau dikesampingkan oleh institusi Kejaksaan sendiri atau intitusi di luar Kejaksaan yang diberi kewenangan penuntutan?
Pengajuan Eksepsi
Eksepsi, adalah jawaban yang paling tepat dalam menjawab pertanyaan tadi. Mengutip KBBI, eksepsi merupakan tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan (gugatan), tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum. Sedangkan dalam konteks hukum pidana, eksepsi biasa disebut juga dengan istilah “perlawanan”. Eksepsi merupakan hak yang dimiliki terdakwa untuk melakukan perlawanan atas surat dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Namun, ruang lingkup eksepsi hanya terbatas pada kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara yang diajukan, maupun terhadap syarat formil dan syarat materiil dari surat dakwaan. Yang berarti, eksepsi tidak boleh masuk ke dalam pembahasan materi pokok perkara.
Ketidakpatuhan terhadap implementasi Pasal 64 huruf b tadi, sekurang-kurangnya membuka kesempatan bagi Terdakwa atau Advokat-nya mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Spesifiknya, ketika Penuntut Umum selesai membacakan dakwaan, maka Terdakwa melalui kuasa hukumnya dapat menanyakan kepada Majelis Hakim terkait kepemilikan kuasa Jaksa Agung bagi Penuntut Umum yang bertugas di luar institusi Kejaksaan yang tentu saja didengarkan di seluruh hadirin persidangan. Apabila memang belum ada kuasa dimaksud, maka oleh Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menerima eksepsi dari Terdakwa tadi.
Tidak terbantahkan dengan diterimanya eksepsi Terdakwa, bukanlah akhir bagi Penuntut Umum dalam menuntut suatu perkara karena memang belum menyentuh pokok perkara dan bukan ne bis in idem. Dengan berbekal kuasa dari Jaksa Agung, maka Penuntut Umum bersangkutan dapat mengajukan lagi perkara yang sama tadi untuk diproses lebih lanjut.
Dibutuhkannya Inisiatif Koordinasi dan Regulasi Internal
Walaupun demikian, ketidakpatuhan terhadap Pasal 64 huruf b tadi paling tidak membuat penanganan perkara menjadi lebih panjang dan menguras waktu. Kondisi ini jelas bertentangan dengan pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya
ringan. Bukankah justru kehadiran KUHAP Tahun 2025 diharapkan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan untuk semua?
Barangkali sebagai solusi jangka pendek dibutuhkan semacam peraturan turunan atau paling tidak forum formal yang dimulai dengan inisiatif dari lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan menuntut untuk memulai koordinasi bersama insitusi Kejaksaan Republik Indonesia tempat dimana Jaksa Agung berkedudukan. Koordinasi dan komunikasi merupakan kunci awal untuk memantapkan implementasi atas Pasal 64 huruf b tadi.
Terkhusus bagi Penuntut Umum di internal Kejaksaan sendiri, perlu dipertimbangkan membuat semacam edaran atau peraturan internal terkait pemenuhan surat pengangkatan dari Jaksa Agung untuk penuntutan perkara yang berada di luar wilayah penugasan Penuntut Umum yang bersangkutan. Tidak cukup dengan itu, sosialisasi, bimbingan teknis, termasuk pemberian petunjuk oleh pimpinan menjadi kelebihan tersendiri agar penanganan perkara tidak terhambat hanya karena persoalan Pasal 67 tadi.
Sebagai penutup, pada akhirnya pemenuhan syarat formil dalam hukum pidana sangat penting dan kritikal karena kedudukannya sebagai representasi terpenuhinya keadilan prosedural, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu dengan mengatur setiap tahapan peradilan pidana, termasuk penuntutan. Ini pada hakikatnya merupakan perlindungan hak terdakwa, dan ikhitar menjaga akuntabilitas demi teguhnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Semoga.
*) Insan Anshari, Kepala Subbagian Rencana Anggaran dan Program Kerja Biro Perencanaan Kejaksaan RI dan Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila
















