Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tidak dapat menerima permohonan intervensi yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam praperadilan atas penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Atas putusan sela tersebut, MAKI berniat ajukan banding.
Dengan demikian keinginan MAKI untuk ikut dalam permohonan praperadilan SKPP perkara Bibit dan Chandra kandas. Hakim tunggal, Taksin, memastikan putusan tersebut dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Rabu (16/12). “Menyatakan permohonan pemohon intervensi tidak dapat diterima,” ujar Taksin. Taksin adalah hakim yang menangani permohonan praperadilan yang diajukan Komunitas Advokat dan Masyarakat Hukum untuk Keadilan.
Menurut hakim Taksin, pada pokoknya sengketa praperadilan ini adalah tentang sah tidaknya penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dengan alasan yuridis dan sosiologis. Pemohon intervensi idealnya adalah pihak ketiga berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP. Pemohon intervensi, sambung Taksin, berdalih termohon intervensi I (Kejaksaan) telah menghentikan penuntutan secara sah.
Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat perihal praperadilan telah diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP. Namun pengajuan intervensi tidak diatur dalam KUHAP. Dijelaskan Taksin, tujuan intervensi untuk menyederhanakan dan mencegah putusan yang saling bertentangan. “Namun pengajuannya harus terdapat sengketa,” ujarnya.
Setelah hakim mencermati permohonan pemohon intervensi, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dianggap penting dan mendesak bagi pemohon intervensi. “Tidak melihat kepentingan yang mendesak atau terganggu bila tidak ikut praperadilan,” ujarnya. Sehingga, hakim mempersilahkan pemohon intervensi mendaftarkan kembali kepada panitera PN Jaksel dalam praperadilan terpisah.
Dalam pertimbangan hukum lainnya, hakim khawatir permohonan intervensi MAKI akan mengulur waktu pemeriksaan permohonan praperadilan. Sebab, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, proses praperadilan hanya diberikan waktu tujuh hari hingga putusan akhir. “Apabila pemohon intervensi ini ikut, akan memakan waktu terlampau lama,” ujarnya.
Pada persidangan terpisah, hakim tunggal Kusno, dengan pemohon praperadilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hajar Indonesia, Laskar Empati Pembela Bangsa (Lepas), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) mempunyai pertimbangan yang sama dengan hakim Taksin. Menurut hakim, pihak intervensi hanya dikenal dalam hukum perdata. Dalam pertimbangannya, dengan diberikan kesempatan kepada pihak termohon intervensi dengan catatan adanya kerugian bagi pemohon intervensi. “Sehingga perlu campur tangan,” ujarnya. Dalam perkara praperadilan, sambung Kusno, tidak dapat diberlakukan secara keseluruhan secara perdata. Pasalnya waktu yang dibutuhkan hanya tujuh hari. “Oleh karena itu permohonan pemohon intervensi tidak dapat diterima,” ujarnya.
Usai pembacaan putusan, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan akan mengajukan banding. “Yang mulia, atas putusan ini kami banding,” ucapnya.
Ditemui hukumonline seusai persidangan, Boyamin mengatakan pengajuan intervensi disebabkan Bibit dan Chandra tidak mengajukan intervensi. Permohonan intervensi harus dilakukan demi penegakan hukum. Ia khawatir jika praperadilan atas SKPP dikabulkan, penegakan hukum akan terancam. Sejak awal Boyamin menyarankan Kejaksaan mengeluarkan seponering.
Boyamin tak menampik pandangan majelis bahwa KUHAP tidak mengatur intervensi atas praperadilan. Namun, tidak diatur bukan berarti tidak dilarang. Ia tetap memandang ada celah mengajukan intervensi tersebut. Untuk membuktikan keyakinan itulah MAKI mengajukan langkah hukum selanjutnya.
