Bisa jadi tinta Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) yang diteken Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Setia Untung Arimuladi, Selasa (1/12), belum kering. Surat itulah yang menjadi dasar bagi Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah bisa bernafas lega. Perkaranya tidak diteruskan ke pengadilan. Namun, surat ketetapan itu sudah digugat secara hukum. Penggugatnya pu tidak tanggung-tanggung, mengatasnamakan komunitas advokat dan lembaga swadaya masyarakat.
Gugatan itu berupa permohonan praperadilan yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Eggi Sudjana mewakili tiga lembaga swadaya masyarakat mendaftarkan permohonan: Hajar Indonesia, Laskar Empati Pembela Bangsa (Lepas), dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Pemohon memisahkan permohonan untuk Bibit dan Chandra. Panitera Muda PN Jakarta Selatan kemudian mencatat permohonan itu pada register 44 dan 45/Pis/Prad/PN Jaksel. Secara berturut-turut, pihak termohon adalah Kejari Jakarta Selatan, Kejati DKI, dan Kejaksaan Agung.
Eggi menjelaskan, permohonan praperadilan itu merujuk pada pasal 1 angka 10 KUHAP. Kejaksaan, dalih Eggi, diduga telah mengesampingkan rumusan pasal 137-140 KUHAP. Berdasarkan acuan ini, SKPP bisa dikeluarkan karena tidak cukup alat bukti, tindakan tersangka bukan ranah pidana, dan demi alasan kepentingan hukum. Faktanya, dalam kasus Bibit dan Chandra, jaksa sudah menyatakan berkas tersebut lengkap alias P-21. “Dari ketiga alasan tersebut tidak ada yang digunakan oleh kejaksaan,” ujarnya.
Penghentian kasus Bibit dan Chandra, Eggi meyakini, adalah buntut dari himbauann Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar dihentikan di luar pengadilan. Mengingat rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum yang menyatakan tidak cukup alat bukti bagi kasus yang menjerat dua impinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) nonaktif tersebut. Menurut Eggi, Tim beranggotakan delapan orang itu telah melampaui kewenangann. Tim ini seyogianya hanya sebatas memverifikasi fakta. “Bukan mengadili seperti Mahmilub”.
Tim yang sering disebut Tim Delapan tersebut, lanjut Eggi, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Tetapi jangkauan tugasnya menabrak peraturan yang lebih tinggi. ”Masa Keppres mengalahkan Undang-Undang. Sistim hukum jadi runtuh gara-gara mengikuti saran dari tim delapan,” ujarnya. Untuk itu, dalam rangka menegakan hukum, kliennya meminta kepada majelis hakim agar menyatakan bahwa SKPP itu tidak sah demi hukum. Sehingga, Bibit dan Chandra dapat diajukan ke muka persidangan. “Jadi kita harus membuktikan kalau Bibit dan Chandra tidak bersalah mestinya dia berani menantang pengadilan. Tapi kenapa dia merasa senang dangan SKPP,” ujarnya.
Selain itu, Eggi menghimbau agar Presiden SBY tidak mengeluarkan Keppres pengangkatan Bibit dan Chandra. “Karena masih dalam sengketa. Jadi tunggu inkcraht dulu. Setidak-tidaknya SKPP-nya sedang diuji sah atau tidak. Kalau Presiden mengeluarkan Keppres jelas-jelas lagi melanggar hukum,” ujarnya.
Tertuang dalam surat gugatan praperadilan, bahwa praperadilan yang sedianya diajukan LSM dalam rangka mengakhiri silang pendapat di tataran masyarakat terhadap penerbitan SKPP. Sehingga, dengan diajukan ke muka persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pihak yang berhak menentuka perihal sah tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. “Dengan penerbitan SKPP, bukan tidak mungkin akan menjadi preseden buruk bagi dalam penegakan hukum di negara ini,” ujar Eggi
