Farhat Abbas, rekan Eggi, menilai bahwa konseksuensi yuridis terhadap berkas Bibit dan Chandra telah P21 adalah tugas penuntut umum untuk segera melimpahkan ke pengadian. Farhat berharap, agar pengadilan nantinya mengeluarkan putusan terbaik. Jka dilanjutkan ke persidangan, kata Farhat, semua pihak dapat terbuka dan menerima. “Sehinga tidak hanya sekedar opini, dan peradilan ini supaya terbuka dengan menempuh hukum karena persamaan hukum setiap warga negara diatur dalam UUD 1945 adalah sama kedududukannya,” katanya.
Kuasa Komunitas Advokat dan Masyarakat, Ferry Amahorseya, berargumen penerbitan SKPP merupakan bentuk dari pembusukan dan pembodohan hukum. Sehingga, komunitas yang berisi praktisi hukum ini merasa berkepentingan untuk mengajukan praperadilan. Dengan begitu, seyogianya masyarakat dan praktisi hukum dapat mengawasi meknisme hukum yang berlaku. “Jadi apapun alasannya, hukum harus dikedepankan. Jangan apriori terhadap praperadilan ini,” ujarnya.
Ia menghimbau, agar Bibit dan Chandra mesti menerima proses hukum yang mesti dijalani. “Dengan segala hormat saya minta agar pak Bibit dan Chandra harus lapang dada,” ujarnya.
Persilahkan praperadilan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi mempersilahkan siapapun yang ingin mempraperadilankan SKPP terhadap Bibit dan Chandra. “Biar sajalah. Sudah berkali-kali produk hukum kita dipraperadilankan. Yang dinilai keabsahan, bukan materi,” ujarnya.
Meski mempersilahkan, Marwan yakin upaya hukum tersebut akan kandas berdasarkan pengalaman Kejaksaan selama ini. Secara hukum, kejaksaan akan siap mempertanggung jawabkan atas produk hukum yang diterbitkan. Dikatakan mantan Kajati Jawa Timur ini, perbedaan pendapat atas terbitnya SKPP adalah hal lumrah. Pihak yang tidak puas dipersilahkan menggunakan upaya sesuai koridor hukum. “Tolong disalurkan pada mekanismenya. Jangan komentar di luar,” katanya.
Jampidsus juga menyanggah kalau kejaksan ragu dalam menerbitkan SKPP. “Kalau ragu tidak mungkin diteken. Kalau sudah ditanda tangan tidak ada keraguan lagi di kejaksaan,” ujarnya.
Dihubungi hukumonline, anggota tim penasihat hukum Bibit dan Chandra Achmad Rifai juga bersikap senada. “Kalau ada teman-teman yang mempraperadilkan silahkan-silahkan saja,” ujarnya. Dengan catatan, upaya hukum terhadap praperadilan bukan hanya gertak. Materi praperadilan harus berdasar. “Hendaknya dalam upaya praperadilan ini jangan hanya manuver-manuver saja,” ujarnya.
