Junaedi, hakim adhoc PHI lainnya, menceritakan pada tahun pertama menjabat sebagai hakim adhoc PHI, dirinya merasa ditelantarkan. Bayangkan, selama hampir setahun, Junaedi bersama hakim adhoc lainnya tidak menerima gaji atau yang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 96 Tahun 2006 disebut tunjangan kehormatan. Akibat kondisi yang begitu sulit, terkadang hakim adhoc PHI harus mencari pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan atau mencari penghasilan tambahan. Kan ironis, hakim adhoc PHI yang memutuskan mengenai hak-hak pekerja, di sisi lain haknya sendiri terbengkalai, keluh Junaedi.
Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Junaedi sempat menjadi tenaga pengajar untuk mencari tambahan penghasilan. Namun lama kelamaan saya keteteran juga jika harus rangkap pekerjaan seperti itu, tambahnya.
Junaedi mengatakan walaupun hanya bersidang satu kali seminggu, beban kerja hakim PHI cukup berat. Untuk PHI di Jakarta, misalnya, rata-rata setiap bulan harus membuat putusan minimal 20 perkara. Menurut Junaedi, agar putusan yang dihasilkan berkualitas maka hakim PHI butuh waktu minimal dua hari untuk memfokuskan diri merumuskan putusan. Jadi, di luar hari persidangan (Kamis, red), kami menyusun putusan itu, tukasnya.
Tunjangan
Sementara itu, Sri Razziaty Ischaya, mengungkapkan bahwa dari beberapa hal yang selama ini dipersoalkan, baru pembayaran tunjangan kehormatan yang sudah lancar. Namun, itu pun sempat tersendat beberapa kali, imbuhnya. Bagi Sri dan rekan hakim adhoc lainnya, pembayaran tunjangan kehormatan belum cukup memuaskan. Mereka menuntut dipenuhinya sejumlah tunjangan dan fasilitas lainnya, seperti fasilitas keamanan.
Sidang perburuhan itu ada potensi bahaya, karena pihak yang tidak puas seringkali bereaksi di luar batas, ujarnya. Terkait hal ini, Sri memang pernah mendapat pengalaman yang tidak mengenakkan. Dalam kasus Great River International (GRI), Sri terpaksa harus menyelamatkan diri melalui ventilasi ruangan, karena pihak pekerja yang kecewa terhadap putusan sela majelis mengamuk di ruang sidang.
Kalau kita perhatikan, pengamanan polisi di PN lebih baik ketimbang di PHI. Mungkin karena 'miskoordinasi' antara PN Jakpus dengan pihak kepolisian, kata Junaedi membandingkan. Sebagaimana diketahui, Junaedi juga salah satu anggota majelis yang memutus kasus GRI.
Secara khusus, Junaedi mempersoalkan besaran penghasilan yang diterima sebagai hakim adhoc PHI. Perpres No. 96 Tahun 2006 menetapkan tunjangan kehormatan bagi hakim adhoc PHI pada Pengadilan Negeri Rp3.750.000, sedangkan pada MA Rp7.500.000. Menurut Junaedi, jumlah yang ditetapkan Perpres belum layak. Terlebih lagi, untuk hakim adhoc di Jakarta yang biaya hidupnya relatif tinggi. Tapi bagaimana lagi, ini adalah konsekuensi dari pilihan jabatan, tukasnya pasrah.
