Selain tunjangan kehormatan, Perpres No. 96 Tahun 2006 sebenarnya juga memberikan hak-hak lainnya berupa fasilitas transportasi dan akomodasi yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV. Tidak ada, sumpah! cuma itu aja yang kami terima, tegas Junaedi menjawab pertanyaan hukumonline.
Pajak beragam
Dalam konteks yang sama, Sinufa tidak hanya mempersoalkan besaran tunjangan kehormatan, tetapi juga pengenaan pajak penghasilan yang tidak seragam antar daerah. Sinufa mendapat informasi ada beberapa daerah yang menerapkan pajak penghasilannya rendah, dan juga ada sebaliknya. Perbedaan tersebut, menurutnya, ternyata bukan karena dasar hukum yang berbeda, tetapi tergantung dari lobi masing-masing PHI. Kami yang di Jakarta kena pajak besar karena terlalu sibuk menangani perkara sehingga tidak sempat melobi, ujarnya.
Merujuk pada Perpres No. 96 Tahun 2006, tidak ada pengaturan detil tentang penetapan besaran pajak penghasilan bagi hakim adhoc PHI. Pasal 4 hanya menyatakan tunjangan yang diterima hakim adhoc PHI sudah termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harus ada standar yang jelas dan seragam, karena kalau kejadian seperti ini terkesan ada perlakuan diskriminatif, protes Sri.
Jika dikomparasi dengan hakim adhoc Pengadilan Tipikor, kesejahteraan hakim adhoc PHI jelas jauh ketinggalan. Sebagai contoh, tunjangan kehormatan adhoc PHI pada MA lebih kecil, bahkan jika dibandingkan hakim adhoc pada Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama. Terlebih lagi, hakim adhoc Pengadilan Tipikor tidak secara tegas dikenakan pemotongan pajak penghasilan seperti kolega mereka di PHI.
Hakim Adhoc PTipikor | Hakim Adhoc PHI |
Berdasarkan Perpres No. 49 Tahun 2005: Besarnya uang kehormatan; Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding adalah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi adalah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Hak/fasilitas lainnya: perumahan, transportasi, dan keamanan; Tidak ditegaskan adanya potongan pajak. | Berdasarkan Perpres No. 96 Tahun 2006: Besarnya tunjangan; Pada Pengadilan Negeri sebesar Rp. 3.750.000,00 Pada Mahkamah Agung sebesar Rp. 7.500.000,00 Hak/fasilitas lainnya: transportasi dan akomodasi; Dikenakan pajak penghasilan.
|
Strategi gerilya
Walaupun tidak persis mirip, kejadian ini seakan mengulang nasib tragis yang dialami tiga hakim adhoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebagaimana pernah diwartakan hukumonline, Dudu Duswara Machmudin, Achmad Linoh dan I Made Hendra Kusuma sampai harus bersusah payah bergerilya memperjuangkan hak atas sejumlah fasilitas yang selayaknya mereka dapatkan seperti perumahan, transportasi dan tunjangan operasional.
Kegigihan yang sama juga diperlihatkan oleh para hakim adhoc PHI. Strateginya pun sama, gerilya dari satu instansi ke instansi lain. Sinufa menceritakan perjalanannya bersama kolega sesama hakim adhoc menyambangi Mahkamah Agung (MA), Departemen Keuangan, dan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk institusi yang terakhir ini, para hakim adhoc PHI mengajukan surat permohonan audiensi dengan Komisi III DPR pada 28 September 2006 atau bertepatan dengan tujuh bulan masa bakti mereka tanpa tunjangan kehormatan.
