Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dengan tiga dakwaan sekaligus. Pertama, menerima suap sebesar Rp1,05 miliar secara bertahap dari Ahmadi selaku Bupati Bener Meriah melalui Hendri Yuzal dan Tengku Saiful Bahri. Dakwaan kedua dan ketiga penerimaan gratifikasi dalam rentang waktu berbeda, periode jabatan 2007-2012 dan 2017-2022 dengan nilai Rp41,171 miliar.
Kasus pertama uang suap senilai Rp1,05 miliar tersebut untuk mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberi persetujuan terkait usulan Ahmadi agar kontraktor atau rekanan dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah.
Pada tahun 2018 dana otonomi khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh sebesar 2 persen dari dana alokasi umum nasional yaitu sebesar Rp8,029 triliun dan tahap I dana otonomi khusus untuk provinsi Aceh adalah Rp2,408 triliun. Pada tahun yang sama ternyata Pemprov Aceh memperoleh dana sebesar Rp8,022 triliun. Untuk Kabupaten Bener Meriah mendapat porsi DOKA sebesar Rp108,724 miliar yang dalam pelaksanaannya mulai tahun 2018 kabupaten/kota hanya berhak menyampaikan usulan kegiatan/program dan aspirasi kepada Gubernur Aceh.
Pada tanggal 14 Februari 2018, Hendri Yuzal dihubungi Muyassir, Ajudan Bupati Bener Meriah melalui WhatsApp yang menyampaikan bahwa Ahmadi ingin bertemu dengan Irwandi di Banda Aceh. Kemudian hari itu juga bertempat di ruang tamu pendopo rumah dinas Gubernur Aceh di Banda Aceh, Irwandi dipertemukan Hendri Yuzal dengan Ahmadi.
“Dalam pertemuan itu, Ahmadi menyampaikan keinginannya agar program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari DOKA tahun 2018 Kabupaten Bener Meriah dapat dikerjakan para rekanan yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah,” kata Penuntut umum KPK Ali FIkri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/11/2018). Baca Juga: Irwandi Yusuf Kembali Jadi Tersangka Suap Miliaran Rupiah
Singkat cerita, setelah beberapa kali komunikasi realisasi fee pun harus diberikan kepada Irwandi. Pada 6 Juni 2018, Hendri Yuzal menyampaikan pesan melalui Muyassir agar Ahmadi menyerahkan uang sejumlah Rp1 miliar. Selanjutnya, Muyassir menghubungi Ahmadi melalui WhatsApp menyampaikan pesan tersebut.
“Dengan kalimat ‘Siap Pak, mau ngomong masalah zakat fitrah untuk lebaran ini pak’, ‘satu ember dulu pak’.” Atas permintaan uang tersebut Ahmadi menyanggupinya dengan mengatakan “ya”, ujar Jaksa Ali FIkri menirukan percakapan melalui pesan WhatsApp tersebut.
Atas perbuatannya itu, ia dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Gratifikasi dua periode
Selama kurun waktu 8 Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Gubernur Aceh, Irwandi menerima gratifikasi berupa uang dari dan melalui sejumlah pihak. Pertama melalui Mukhlis dengan nilai Rp4,420 miliar, melalui Fenny Steffy Burase sebesar Rp568,080 juta.
Kedua, kurun waktu sekitar April-Juni tahun 2018 bertempat di rumah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) sekaligus Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Nizarli dan di kantornya dengan sepengetahuannya, Irwandi menerima uang dengan total nilai sebesar Rp3,728 miliar dari pihak-pihak tim sukses Terdakwa yang akan mengikuti paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Aceh.
“Sejak menerima uang yang keseluruhannya sebesar Rp8,717 miliar atau sekitar jumlah itu, Terdakwa tidak melaporkan kepada KPK sampai dengan batas waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima sebagaimana dipersyaratkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Jaksa KPK lain, Subari Kurniawan.
Dakwaan ketiga, masih merupakan gratifikasi yaitu saat Irwandi menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2012 dengan total penerimaan sebesar RpRp32,454 miliar. Dengan rincian, pada 2008 menerima uang dengan jumlah transaksi sebanyak 18 kali dengan total nilai sebesar Rp2,917 miliar; 2009 jumlah transaksi sebanyak 8 kali dengan total nilai sebesar Rp6,937 miliar; 2010 dengan transaksi 31 kali berjumlah sebesar Rp9,57 miliar; 2011 transaksi 39 kali dengan total sebesar Rp13,030 miliar.
Sama seperti dakwaan kedua, Irwandi saat menjabat sebelumnya juga tidak melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari menurut UU. Atas perbuatannya yang diduga menerima gratifikasi saat menjabat gubernur pada dua periode berbeda, ia dijerat dengan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Usai mendengarkan dakwaan, Irwandi melalui kuasa hukumnya Sirra Prayuna berkata tidak akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. “Setelah kami pertimbangkan, mengkaji dengan seksama, maka kami memutuskan untuk melanjutkan sidang perkara ini dengan tidak mengajukan eksepsi dan melanjutkan ke pemeriksaan saksi dan bukti,” ujar Sirra di persidangan.
