Pasal 28F UUD'45 memang menyebutkan 'Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia'.
Bagir juga menolak alasan KPK bahwa izin penyadapan hanya memperlambat proses penegakkan hukum. Ia mengatakan lamanya proses yang harus dilalui adalah resiko dari penegakan hukum. “Kalau mau gampang, tidak perlu ada hukum. Langsung kita tangkap saja,” sindirnya.
Peneliti Lembaga untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil menilai pengaturan yang tegas soal penyadapan justru menguntungkan KPK. Ia mengatakan selama ini KPK selalu dipersoalkan ketika melakukan penyadapan. Misalnya, ketika KPK menyadap percakapan Kabareskrim Susno Duaji dengan Lucas, pengacara Budi Sampurna, dalam kasus Bank Century. “Banyak yang menanyakan apakah KPK berwenang menyadap bukan kasus korupsi,” ujarnya.
Apalagi, Pasal 19 ayat (2) UU Advokat menegaskan advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan kliennya, termasuk tidak bisa disadap. Karenanya, Arsil berpendapat perlu aturan yang jelas yang bisa menjawab tudingan-tudingan miring ini. “Bila tak ada aturan yang jelas, pimpinan KPK berpotensi kembali dikriminalisasi dalam melakukan penyadapan,” tambahnya.
Namun, Arsil tak sependapat bila aturan penyadapan diatur dalam Peraturan Pemerintah. “Harusnya diatur oleh undang-undang,” tuturnya. Bagir pun berpendapat senada. Alasannya, penyadapan ini termasuk pembatasan hak asasi manusia maka sudah sepatutnya warga negara terlibat merumuskan aturannya.
“Kalau di negari lain diatur dalam UU. Karena ini mengurangi hak asasi manusia. Tidak ada pengurangan hak asasi manusia yang tidak diatur oleh rakyat sendiri,” ujar Bagir. Maksudnya, aturan ini harus melalui UU yang dibuat oleh DPR yang merepresentasikan rakyat.
