Dia menambahkan, pergantian Kapolri seyogianya tetap melalui mekanisme dan aturan sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, jika menyimpang dari aturan, sama halnya melanggar ketentuan yang berlaku.
Menurut Tjahjo, pejabat Kapolri langsung ditunjuk Presiden melalui keputusan politik. Namun, parlemen tetap bisa melakukan uji kepatutan dan kelayakan tehadap kandidat yang disodorkan Presiden.
Dia menyarankan sebelum Presiden menunjuk menunjuk kandidat Kapolri, sebaiknya telusuri dulu rekam jejak yang bersangkutan. Misalnya, sejumlah perwira tinggi bintang dua yang menjabat Kapolda dan minimal akan memasuki pensiun dua tahun mendatang. Bahkan pejabat Polri di lingkungan Mabes Polri dengan pangkat komjen..
Lebih jauh Tjahjo berpendapat, sejumlah kandidat yang masuk kategori pencalonan sejatinya telah melewati proses di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Misalnya melewati tahap psikotes, pengalaman sepanjang menjadi anggota Polri, dan rekam jejak di institusi Polri.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah mengagendakan pemanggilan terhadap sembilan kandidat calon Kapolri pada bulan Mei mendatang. Hal itu ditegaskan anggota Kompolnas Edi Saputra Hasibuan. Menurut Edi, Kompolnas telah mengajukan rencana tersebut kepada Kapolri.
Pengajuan tersebut lantaran Kompolnas sesuai UU 2 Tahun 2002, berwenang meminta pejabat Polri untuk hadir d Kompolnas. Termasuk memberikan masukan untuk pengangkatan maupun pemberhentian terhadap pejabat Kapolri.
Menurut Edi, pejabat Kapolri mendatang harus memiliki leadership yang baik dan demokratis. Meski demikian, Edi enggan membocorkan siapa saja nama kandidat calon Kapolri yang sudah dijaring Kompolnas. Namun, Edi melihat peluang terhadap tiga jenderal bintang tiga cukup besar.
“Tiga orang ini memenuhi persyaratan, tapi jenderal bintang dua punya kans juga,” pungkasnya.
















