Terpisah, Kapuspenkum Kejagung Beny Daulat Nainggolan mengatakan, meski masih dipakai untuk menilai kinerja pimpinan Kejaksaan di daerah, ketentuan itu tidak dikenakan sama rata. Artinya, ujar Nainggolan, "Jangan sampai kemudian kasus-kasusnya direkayasa. Kalau memang tidak ada perkara korupsi ya tidak usah memaksakan."
Nainggolan mengatakan, untuk parameter penilaian terhadap kinerja para pimpinan kantor Adhyaksa di daerah, Kejaksaan sudah memiliki penentuan kualitas secara proporsional. Target kuantitas itu hanya merupakan salah satu parameter. Dengan demikian, tidak semua harus mengegolkan 5-3-1. "Lihat-lihat daerahnya ya, bukan di semua daerah pukul rata," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI) Hasril Hertanto menilai pembebanan kinerja berdasar kuantitas target 5-3-1 sudah tidak relevan lagi. "Yang penting kualitas penuntutan kasus, jangan hanya kuantitas," tegasnya. Dia justru mengaku heran darimana asal rumusan angka 5-3-1 itu dilandaskan.
Namun demikian, Hasril menegaskan, target kuantitas tetap dibutuhkan. Menurutnya, akan menjadi keganjilan jika sampai ada daerah yang penanganan korupsinya nihil. Kenihilan itu nantinya bisa berakibat terjadi prasangka buruk dari masyarakat. Di antaranya Kejaksaan dianggap kompromis dengan koruptor. Namun, menurut Hasril, selain parameter kuantitas itu, Kejaksaan jua harus memiliki parameter keberhasilan yang lain.
