Jaksa Beberkan 4 Perbuatan Melawan Hukum Nadiem dalam Proyek Chromebook
Utama

Jaksa Beberkan 4 Perbuatan Melawan Hukum Nadiem dalam Proyek Chromebook

Nadiem secara bersama-sama disebut merugikan keuangan negara senilai Rp2,1 triliun.

Aji Prasetyo
Bacaan 3 Menit
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim. Foto: RES
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim. Foto: RES

Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Agung akhirnya membacakan surat dakwaan terhadap Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Laptop Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (5/1).

Dalam surat dakwaan, setidaknya ada empat perbuatan Nadiem yang menurut jaksa dilakukan secara melawan hukum. Pertama Nadiem bersama-sama dengan Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

Jaksa menyatakan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim, bersama-sama dengan Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan, membuat reviu kajian dan analisis kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook.

 Baca Juga:

“Pengadaan yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) tersebut, dinilai tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sehingga mengalami kegagalan, khususnya di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan),” ujar jaksa dalam dakwaannya.

Selain itu, kata jaksa, Nadiem bersama dengan nama-nama yang disebut di atas menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 tanpa dilengkapi survei dengan data dukung. Sehingga, hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM), yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada tahun 2021 dan 2022.

Poin keempat, perbuatan Nadiem secara bersama-sama melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui e-Katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tahun 2020, 2021, dan 2022 tanpa melalui evaluasi harga dan tidak didukung dengan referensi harga.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info