Jaksa KPK Sindir Materi Eksepsi Eks Warek UI
Utama

Jaksa KPK Sindir Materi Eksepsi Eks Warek UI

Tim pengacara Tafsir Nurchamid dianggap keliru memahami apa yang dimaksud dengan peradilan umum.

Hukumonline News
Hukumonline News
NOV
Bacaan 2 Menit
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan dan instalasi teknologi informasi Perpustakaan Pusat UI, Tafsir Nurchamid menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/8/). Sidang memasuki agenda pembacaan eksepsi.
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan dan instalasi teknologi informasi Perpustakaan Pusat UI, Tafsir Nurchamid menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/8/). Sidang memasuki agenda pembacaan eksepsi.

Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adyantana Meru Herlambang menyindir materi eksepsi yang disusun tim pengacara Tafsir Nurchamid. Ia menganggap tim pengacara mantan Wakil Rektor Universitas Indonesia (UI) ini keliru memahami apa dimaksud dengan lingkungan peradilan dan kewenangan mengadili.

Sebelumnya, dalam eksepsinya, tim pengacara Tafsir menyatakan perkara Tafsir tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan sumber anggaran yang digunakan untuk pengadaan instalasi teknik informasi di Gedung Perpustakaan UI bukan bersumber dari APBN/APBD, melainkan dari kerja sama UI dan BNI 46.

Tim pengacara menilai Pengadilan Tipikor Jakarta tidak berwenang mengadili perkara Tafsir. Tim pengacara berpendapat seharusnya perkara Tafsir disidang di peradilan umum karena perbuatan tersebut bukan merupakan lingkup kompetensi absolut peradilan tindak pidana korupsi, tetapi masuk lingkup kompetensi peradilan umum.

Menanggapi dalil tim pengacara, Adyantana mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Mengacu pada ketentuan itu, di dalam sistem peradilan di Indonesia tidak mengenal adanya lingkungan peradilan tindak pidana korupsi. Namun, hanya mengenal lima lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus.

Sesuai Pasal 2 UU No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. “Tim penasihat hukum telah keliru karena menganggap Pengadilan Tipikor sebagai peradilan khusus,” kata Adyantana saat membacakan tanggapan atas eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/8).

Ia melanjutkan, kekeliruan lainnya adalah tim pengacara Tafsir kurang memahami mengenai konsep keberatan atau eksepsi. Kekeliruan ini terlihat dalam petitum tim pengacara yang meminta majelis hakim menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging) dalam putusan sela.

Menurut Adyantana, dalam hukum acara pidana memang dikenal putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diakibatkan karena perbuatan terdakwa, setelah dilakukan pembuktian ternyata bukan merupakan perbuatan pidana. Namun, perkara ini belum masuk ke pembuktian, sehingga tidak tepat meminta putusan lepas dalam putusan sela.

Kemudian, mengenai dalil tim pengacara yang menyatakan saat perkara Tafsir terjadi, UI bukan berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan anggaran yang digunakan untuk mendanai proyek TI Gedung Perpustakaan UI bukan bersumber dari keuangan negara, dianggap Adyantana sudah sepatutnya dikesampingkan.

Sama halnya dengan dalil tim pengacara yang menyatakan tidak pernah terjadi tindak pidana korupsi, apalagi korupsi yang merugikan keuangan negara. Adyantana menegaskan materi eksepsi telah memasuki pokok perkara. “Semua pertanyaan mengenai hal itu akan terjawab setelah pemeriksaan pokok perkara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adyantana menegaskan surat dakwaan sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 143 KUHAP. Surat dakwaan sudah menguraikan perbuatan terdakwa dengan menyebut waktu, tempat, dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mengacu berbagai alat bukti yanga ada.

Andaikata Tafsir mengaku tidak pernah menerima iPad dan desktop merek Apple, menurut Adyantana, hal itu akan dibuktikan setelah pemeriksaan perkara. “Yang pasti, surat dakwaan disusun berdasarkan BAP yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, seperti Tjahjanto Budisatrio, Donanta Daneswara, dan Dedi Abdul Rahmat Saleh,” tuturnya.

Adyantana memastikan fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan tidak berdasarkan hasil rekaan, melainkan didasarkan pada alat bukti yang ada dalam berkas perkara. Mengenai cara penguraian, tidak perlu dilakukan secara mendetail karena yang paling penting makna dalam surat dakwaan dapat ditangkap dan dipahami terdakwa.

Dengan demikian, Adyantana meminta majelis hakim menolak eksepsi tim pengcara Tafsir. Selain itu, ia meminta majelis menyatakan surat dakwaan yang dibacakan 16 Juli 2014 lalu telah memenuhi syarat sebagaiman ditentukan dalam KUHAP, dan menetapkan untuk melanjutkan persidangan berdasarkan surat dakwaan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info