Dalam tuntutan dan tanggung jawab besar tersebut, secara sadar seseorang yang memilih menjalani profesi sebagai hakim telah menghendaki melalui rintangan sulit atau yang kemudian disebut "Jalan Pedang”. "Jalan Pedang" atau dalam bahasa Jepang disebut sebagai "Ken no Michi" atau "Kendo". Konsep jalan pedang ini tidak dimaksud pada seni bela diri yang menggunakan pedang, tetapi juga pada filosofi kehidupan yang berakar pada tradisi samurai Jepang sebagai konsep mengasah diri baik secara mental maupun spiritual.
Ini juga mencerminkan prinsip-prinsip tentang keberanian, kehormatan, dan tanggung jawab. Dalam hidup yang penuh tantangan, seseorang harus menghadapi dan mengatasi berbagai rintangan dengan keberanian, kebijaksanaan, dan disiplin diri. Dalam tradisi Jepang, pedang juga adalah simbol kekuatan, kehormatan, dan keadilan. Samurai yang memilih "Jalan Pedang" dikutip dari Miyamoto Musashi dalam bukunya The Book of Five Rings, secara simbolis memilih jalan hidup yang berusaha menyeimbangkan kekuatan dengan kebajikan.
Baca Juga:
- Mengambil Peluang Hukum dari Penafsiran Ekstensif
- Literia Legis dan Sintetia Legis: Mengenali Beragam Cara Menafsir Hukum
Beberapa Tantangan Hakim dalam Menjalankan Tugasnya
Independensi Hakim
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh hakim di Indonesia adalah menjaga independensinya dari berbagai tekanan baik itu dari kekuatan politik (kekuasaan), maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Di Indonesia yang memiliki dinamika politik yang kompleks, hakim tidak jarang dipojokkan dalam posisi sulit ketika harus memutuskan perkara yang melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi.
Tidak jarang aktor-aktor politik yang berkepentingan terhadap suatu perkara menekan hakim dengan berbagai cara. Dari ancaman verbal sampai keselamatan fisik yang sangat menganggu pikiran dan ketenangan seorang hakim dalam memutus perkara. Aktor-aktor tersebut di daerah punya massa dan koneksi yang luas dari tingkat daerah sampai pusat. Hal ini dapat menyebabkan kegoyahan hati hakim tersebut untuk memutus secara obyektif dan adil. Padahal, kewajiban hakim dalam menjaga independensi merupakan kunci dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada hukum dan keadilan, bukan pada tekanan atau pengaruh eksternal
Tantangan Integritas dan Godaan Korupsi
Korupsi masih menjadi masalah serius dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam kesehariannya, hakim tidak jarang harus menghadapi godaan dan tekanan untuk menerima suap atau terlibat dalam praktik koruptif. Integritas dari seorang hakim menjadi pertaruhan dalam setiap perkara yang mereka tangani, terutama ketika perkara tersebut terdapat nilai uang yang besar atau kepentingan politik yang besar.
Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hakim wajibberintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
Tuntutan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi
Kualitas pendidikan dan pelatihan menjadi syarat mutlak bagi hakim dalam pengembangan kemampuannya agar dapat menegakkan hukum dengan tepat. Hakim diwajibkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum, kemampuan analitis yang kuat, serta keterampilan dalam merumuskan putusan yang adil.
Sebab, dalam Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim, hakim wajib bersikap profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.
Dalam praktiknya, hakim harus mengambil langkah-langkah memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik agar dapat terhindar dari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan. Atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yamg menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.
Namun dalam kenyataanya, tidak semua hakim memiliki akses yang sama terhadap pendidikan hukum yang berkualitas atau pelatihan berkelanjutan yang memadai. Pendidikan Hukum untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi yaitu jenjang S-2 ataupun S-3 terkendala masalah jarak karena tidak ada universitas yang berada di kota tersebut dan biaya karena beasiswa untuk hakim sangat terbatas. Pelatihan yang berkelanjutan pun tidak memadai karena tidak meratanya kesempatan mendapatkan pelatihan secara reguler.
Beban Penanganan Perkara
Hakim di Indonesia seringkali menghadapi beban kerja yang sangat berat, terutama di pengadilan-pengadilan yang berada di kota besar atau daerah yang padat penduduk. Jumlah perkara di sebuah pengadilan tidak berbanding lurus dengan jumlah hakim. Mengutip data laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023 tentang Analisis Beban Kerja Hakim untuk Memenuhi Kebutuhan Formasi Sesuai PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2020, misalnya dalam satu majelis hakim di PN Jakarta Pusat harus menyidangkan lebih dari 30 perkara untuk perkara PHI dalam satu hari, dan keesokan harinya dengan anggota majelis yang sama, sidang perkara perdata sampai 28 perkara dalam sehari.
Dengan keadaan seperti ini, maka majelis hakim tersebut dalam satu hari penuh, hanya duduk dalam ruang persidangan dengan berbagai acara persidangan yang sudah dijadwalkan dan sudah barang tentu pasti akan melewati jam kerja. Persidangan di PN Jakarta Pusat dan banyak PN Kelas 1A Khusus lainnya memang selalu berlangsung sampai di luar jam kerja. Ini baru persoalan pelaksanaan persidangan, belum mengenai kapan waktu bagi majelis hakim harus menyusun putusannya?
Beban kerja hakim yang sangat tinggi tanpa diimbangi dengan penambahan jumlah hakim yang memadai dikhawatirkan dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang berada di bawah standar. Untuk itu, beban kerja yang sangat tinggi tersebut seharusnya diimbangi dengan penambahan jumlah hakim dan kompensasi kesejahteraan yang memadai.
Tekanan Publik dan Media
Dalam perkembangan zaman yang telah memasuki era digital dan menjamurkannya platform media sosial, tekanan publik terhadap hakim semakin meningkat. Setiap putusan yang diambil dapat dengan cepat menjadi sorotan publik (viral) dan memicu reaksi di media sosial. Tidak jarang juga terjadi fenomena “doxing” terhadap identitas hakim, bahkan data LHKPN Hakim tersebut tersebar di berbagai media massa. Umpatan, cacian dan makian terhadap hakim yang memutus secara kontroversial pun menghiasi media sosial. Belum lagi, tidak jarang fitnah dan narasi-narasi hoax yang menyudutkan hakim tersebut tersebar dirancang untuk medelegitimasi putusan hakim.
Bagi hakim yang mempunyai mental dan keteguhan hati tentunya ini menjadi tantangan karena hakim dituntut untuk tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh opini publik atau pemberitaan media. Menjaga integritas dan independensi dalam kondisi di mana setiap putusan dapat dikritik atau bahkan dicaci maki secara luas adalah salah satu tantangan besar bagi hakim di era modern saat ini.
Mutasi Periodik dan Keterbatasan Fasilitas di Daerah
Hakim dalam menjalankan tugasnya berpindah-pindah ke seluruh Indonesia secara periodik. Hakim yang dimutasi ke daerah dengan budaya hukum dan sosial yang berbeda harus mampu beradaptasi dengan cepat. Proses adaptasi ini juga tidak mudah seringkali sulit dan dapat mempengaruhi kinerja hakim dalam jangka pendek.
Selama ini hakim dibekali fasilitas rumah dinas ataupun biaya sewa rumah, namun barang- barang keperluan didalamnnya tidak dicover negara sehingga harus membeli sendiri yang nilainya lumayan besar atau membawa dari daerah asal dengan buaya sendiri. Jika anak hakim sudah menginjak usia sekolahpun cukup menjadi pilihan sulit bagi hakim dengan pertimbangan karena kualitas pendidikan tidak setara dengan daerah kota besar sehingga banyak hakim jauh dari keluarga demi kualitas pendidikan anak yang lebih baik.
Banyak sekali daerah di Indonesia masih terdapat keterbatasan infrastruktur; kurangnya fasilitas hidup yang memadai; ketersediaan sarana prasarana kesehatan; akses sinyal internet yang terbatas; serta akses transportasi yang sulit dapat menghambat kinerja hakim. Tantangan ini terutama dirasakan di daerah-daerah terpencil, hakim harus hidup dengan sarana yang minim. Hal-hal tersebut juga berdampak pada penurunan kualitas hidup hakim tersebut.
Ancaman Keamanan Pribadi dan Keluarga
Dalam tugasnya mengadili perkara-perkara yang sensitif atau yang melibatkan kelompok-kelompok kriminal dapat menempatkan hakim dan keluarganya dalam risiko dan ancaman nyawa. Hakim sering diancam atau bahkan diserang secara verbal maupun fisik karena putusannya. Mengutip sumber penelitian FKDP (Forum Kajian Dunia Peradilan) pada tahun 2024, berdasarkan hasil survei dari 120 satuan kerja hakim di seluruh Indonesia, 59% hakim pernah mengalami ancaman keamanan.
Ancaman keamanan ini mulai dari pembunuhan, guna-guna (magis), perusakan kantor, hingga pemerkosaan. Sementara itu, 38,5% hakim pernah mengalami bahaya keamanan. Bahaya keamanan yang sudah dialami mulai dari didatangi ke rumah tinggal; penembakan kaca jendela rumah tinggal dengan senapan angin; kendaraan dilempar batu; kantor dikepung lalu hakimnya dikejar massa; hingga kantor pengadilan dibakar. Tantangan ini menambah kesulitan dalam menegakkan hukum dan keadilan, di mana hakim harus bekerja dalam kondisi yang kadang-kadang mengancam keselamatan pribadi dan keluarga.
Menghargai Jalan Pedang Seorang Hakim
Dengan demikian, memilih menjadi hakim di Indonesia adalah memilih hidup di “jalan pedang”. Hakim tidak hanya bertanggung jawab pada masyarakat, namun juga dibebani tugas yang berat dan menghadapi banyak tantangan dalam kehidupannya. Profesi hakim memiliki tuntutan multidimensi, bahkan sampai ancaman terhadap nyawa dirinya ataupun keluarganya.
Untuk itulah, perjuangan hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan harus dihargai dengan layak oleh negara. Penghargaan layak yang dimaksud pada seluruh aspek baik kesejahteraan, keamanan, pendidikan, dan fasilitas yang mendukung lainnya. Perlu dimaknai pula upaya mensejahterakan hakim bukanlah untuk membuat hidup hakim menjadi hedonis atau bermewah-mewahan yang menambah beban negara. Namun, bentuk penghargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terhadap tegaknya nilai-nilai keadilan yang diwujudkan oleh perjuangan para hakim dengan meniti “jalan pedang”-nya.
*) Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu
