Nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset kerap menemui jalan terjal dan berliku. Meski sudah disodorkan draf RUU Perampasan Aset di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2012 silam kepada DPR, sayang tak kunjung mengalami kemajuan. Bolak-balik masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tanpa ada pembahasan berarti.
Belakangan, aksi demonstrasi bergulir merangsek Gedung DPR di penghujung Agustus 2025. Salah satu dari sekian banyak tuntutan demonstran, antara lain agar DPR segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU. DPR tak bergeming atas tuntutan demonstran setelah berujung ricuh di sejumlah kota besar.
Usut punya usut, rupanya DPR masih fokus merampungkan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebelum memproses dan membahas RUU Perampasan Aset.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pimpinan telah mengingatkan Komisi III agar dapat segera merampungkan RUU KUHAP. Tujuannya agar DPR dapat segera memproses RUU Perampasan Aset yang sudah dinanti publik. Namun faktanya, Komisi III masih menerima masukan dari para pemangku kepentingan.
“Tinggal menunggu KUHAP selesai, kemudian kita akan bahas UU Perampasan Aset, karena itu saling terkait,” ujarnya saat menerima perwakilan mahasiswa di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (3/9/2025) kemarin.
Baca juga:
- Menelisik Penerapan Perampasan Aset dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana
- Metode DPA Bisa Digunakan Bila RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan
- RUU Perampasan Aset Didukung Presiden, Bagaimana Nasibnya?
Dasco begitu biasa disapa menerangkan, RUU Perampasan Aset bakal menjadi aturan yang berkaitan dengan KUHAP dan peraturan lainnya. Atas dasar itulah pembahasan RUU Perampasan Aset mesti menunggu rampungnya pembahasan RUU KUHAP terlebih dulu, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.
