Jalan Terjal Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia
Terbaru

Jalan Terjal Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia

Ada tiga rekomendasi yang diusulkan. Salah satunya mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Keadilan Iklim.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Kiri-kanan: Elki Setiyo Hadi  (moderator), Fadilah (warga sekitar PLTU Suralaya), Pradipta Indra Ariono (Perwakilan konsorsium Walhi Jawa), Patria Rizky Ananda (Pengkampanye Iklim Walhi). Foto: Tangkapan layar zoom
Kiri-kanan: Elki Setiyo Hadi (moderator), Fadilah (warga sekitar PLTU Suralaya), Pradipta Indra Ariono (Perwakilan konsorsium Walhi Jawa), Patria Rizky Ananda (Pengkampanye Iklim Walhi). Foto: Tangkapan layar zoom

Genap 10 Tahun Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris (Paris Agreement) melalui UU No.16 Tahun 2016. Sebagai negara pihak, Indonesia berkomitmen menekan emisi karbon dan mencapai netral karbon (Net Zero Emission). Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah antara lain menggulirkan kebijakan transisi energi dari fosil beralih ke energi baru dan terbarukan.

Genap 10 tahun Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris (Paris Agreement) melalui UU No. 16 Tahun 2016. Sebagai negara pihak, Indonesia berkomitmen menekan emisi karbon dan mencapai net zero emission. Salah satu upaya pemerintah dilakukan melalui kebijakan transisi energi dari fosil ke energi baru dan terbarukan.

Pengkampanye Iklim dan Isu Global, Eksekutif Nasional WALHI, Patria Rizky Ananda, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Menurutnya, target tersebut berpotensi mendorong peningkatan produksi dan konsumsi yang berdampak pada eksploitasi sumber daya alam.

“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen diproyeksikan menaikkan emisi hingga 17 persen pada 2040 jika bauran energi nasional masih didominasi energi fosil,” katanya dalam diskusi bertema Satu Dekade Persetujuan Paris di Pulau Jawa, 10 Tahun Ketidakpastian, Jumat (22/05/2026).

Baca juga:

Di tingkat global, Indonesia tercatat sebagai penghasil emisi terbesar keenam. Sektor penyumbang emisi meliputi pembangkit listrik, industri manufaktur, transportasi, dan pengelolaan sampah. Patria mencatat pemerintah masih mengandalkan strategi energi yang dinilai melanggengkan energi kotor. Seperti co-firing biomassa, carbon capture and storage (CCS), gas alam, dan nuklir.

Co-firing di PLTU menggunakan 95 persen batubara dan 5 persen pelet kayu. Pada Mei 2022 tercatat 32 PLTU menerapkannya, meningkat menjadi 47 PLTU pada 2025. Untuk memenuhi target tersebut, dibutuhkan 2,3 juta hektare lahan perkebunan energi yang berpotensi memicu deforestasi. Sementara itu, CCS dinilai belum terbukti efektif secara global dan berisiko kebocoran, terutama di wilayah rawan bencana. Gas alam tetap merupakan energi fosil dengan potensi konflik lahan, sedangkan pengembangan energi nuklir dinilai belum menunjukkan keseriusan pemerintah.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info