Dasar hukum pengaturan terkait sampah adalah UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menetapkan bahwa pengolahan sampah dapat dilakukan melalui pemanfaatan kembali, termasuk pemanfaatan sebagai sumber energi. Dari data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup melalui portal Sistem Informasi Pengolahan sampah, secara nasional sampah yang berasal dari rumah tangga sekitar 2,4 - 2,8 juta ton/bulan. Hal ini sama dengan sampah yang berasal dari industri + sektor lain yaitu kurang lebih 2,4 - 2,8 juta ton/bulan.
Jumlah ini telah menimbulkan problem sosial, sampah menyebar, dan menumpuk di lokasi yang bukan pembuangan sampah, yang mengganggu kesehatan masyarakat. Lebih parah adalah menyumbat saluran air yang menyebabkan terjadi genangan air dimana-mana jika hujan, apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini. Banjir merupakan fakta sosial yang selalu muncul di tiap musim hujan. Terkadang curah hujan tidak begitu tinggi, sudah menyebabkan genangan air yang menyebabkan pemukiman penduduk terendam air dan membuat macet jalanan karena adanya genangan air. Salah satu penyebabnya adalah saluran air yang tersumbat karena timbunan sampah.
UU No.18/2008 mengamanatkan tentang pemanfaatan kembali sampah melalui R3 yaitu reuse, recycle dan reduce. Kemudian mulailah disosialisasikan kepada masyarakat untuk secara mandiri membentuk yang disebut ‘bank sampah’, yang merupakan wadah melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah yang akan dimanfaatkan ulang melalui proses R3. Sebagai contoh di wilayah Kota Bekasi terdapat kurang lebih 1.015 bank sampah yang terbentuk di lingkungan RW dan yang masih aktif melakukan kegiatan ada sekitar 602 bank sampah. Itupun lebih banyak kegiatan penimbangan dan pemilahan sampah, hanya kurang lebih 40% yang menyentuh kegiatan reuse, recycle dan reduce, sebagaimana amanat undang-undang. Artinya amanah undang-undang belum menyentuh tujuannya mengurangi jumlah sampah yang semakin meningkat dan belum menjadi prioritas pemda dalam menanggulangi masalah sampah. Mungkin karena program penanggulangan sampah dianggap kurang populer.
Sebagai contoh salah satu pemda yaitu Pemkot Bekasi memberikan fasilitasi teknis berupa: penyediaan alat pendukung operasional (timbangan, wadah pemilahan), bantuan peralatan pengolahansampah dan fasilitas pendukung kegiatan bank sampah, dukungan pembinaan pengelolaan administrasi dan operasional. Sayangnya, dukungan pemda ini terkesan ‘proyek’ yang tidak berkesinambungan untuk menyelesaikan persoalan sampah.
Di beberapa wilayah (sekolah, rumah sakit, swalayan) sudah melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya, yang umumnya baru pemilahan sampah organik dan anorganik. Permasalahan, banyak pemerintah daerah belum menerapkan sistem R3 (reuse, recycle, reduce) secara efektif dan ketergantungan pada TPA open dumping - mungkin pemda tidak mau repot apalagi alasannya klise tidak ada anggaran - juga program pengawasan yang masih sangat lemah.
Tak heran jika pemerintah daerah sangat rendah perhatiannya terhadap pemecahan masalah sampah. Sampai saat ini belum ada satupun pemda yang memiliki armada mobil sampah yang memisahkan jenis sampah organik dan anorganik. Artinya, ketika sampah-sampah yang telah dipilah tersebut diangkut dengan mobil sampah yang sama, maka pemilahan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi tak ada artinya, sampah tersebut bercampur lagi di mobil sampah yang sama.
Amanat regulasi dilaksanakan seperti perintah robot, pemecahan masalah ala kadarnya. Tak heran jika UU yang mengatur tentang Sampah sudah 17 tahun berjalan, program R3 yaitu reuse, recycle dan reduce berjalan di tempat dan sampah seolah-olah menjadi masalah yang tak berujung terselesaikan. Studi banding pejabat pemda ke negara-negara yang sukses melaksanakan R3, tidak diimplementasikan ketika kembali ke wilayahnya masing-masing.
