Perpres No. 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 dan PP No. 27 tahun 2020dapat menjadi alat efektif dalam mengatasi persoalan sampah. Namun, harus diikuti dengan implementasi yang sungguh-sungguh dan diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta. Problem hukum pengelolaan sampah di Indonesia bersifat struktural, karena aturan relatif memadai, tetapi penegakan hukum, koordinasi kelembagaan, tanggung jawab produsen, dan kapasitas daerah masih lemah.
*) Dr. Marhaeni Ria Siombo, S.H., M.Si., Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
