Dasar hukum pengaturan terkait sampah adalah UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menetapkan bahwa pengolahan sampah dapat dilakukan melalui pemanfaatan kembali, termasuk pemanfaatan sebagai sumber energi. Dari data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup melalui portal Sistem Informasi Pengolahan sampah, secara nasional sampah yang berasal dari rumah tangga sekitar 2,4 - 2,8 juta ton/bulan. Hal ini sama dengan sampah yang berasal dari industri + sektor lain yaitu kurang lebih 2,4 - 2,8 juta ton/bulan.
Jumlah ini telah menimbulkan problem sosial, sampah menyebar, dan menumpuk di lokasi yang bukan pembuangan sampah, yang mengganggu kesehatan masyarakat. Lebih parah adalah menyumbat saluran air yang menyebabkan terjadi genangan air dimana-mana jika hujan, apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini. Banjir merupakan fakta sosial yang selalu muncul di tiap musim hujan. Terkadang curah hujan tidak begitu tinggi, sudah menyebabkan genangan air yang menyebabkan pemukiman penduduk terendam air dan membuat macet jalanan karena adanya genangan air. Salah satu penyebabnya adalah saluran air yang tersumbat karena timbunan sampah.
UU No.18/2008 mengamanatkan tentang pemanfaatan kembali sampah melalui R3 yaitu reuse, recycle dan reduce. Kemudian mulailah disosialisasikan kepada masyarakat untuk secara mandiri membentuk yang disebut ‘bank sampah’, yang merupakan wadah melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah yang akan dimanfaatkan ulang melalui proses R3. Sebagai contoh di wilayah Kota Bekasi terdapat kurang lebih 1.015 bank sampah yang terbentuk di lingkungan RW dan yang masih aktif melakukan kegiatan ada sekitar 602 bank sampah. Itupun lebih banyak kegiatan penimbangan dan pemilahan sampah, hanya kurang lebih 40% yang menyentuh kegiatan reuse, recycle dan reduce, sebagaimana amanat undang-undang. Artinya amanah undang-undang belum menyentuh tujuannya mengurangi jumlah sampah yang semakin meningkat dan belum menjadi prioritas pemda dalam menanggulangi masalah sampah. Mungkin karena program penanggulangan sampah dianggap kurang populer.
Sebagai contoh salah satu pemda yaitu Pemkot Bekasi memberikan fasilitasi teknis berupa: penyediaan alat pendukung operasional (timbangan, wadah pemilahan), bantuan peralatan pengolahansampah dan fasilitas pendukung kegiatan bank sampah, dukungan pembinaan pengelolaan administrasi dan operasional. Sayangnya, dukungan pemda ini terkesan ‘proyek’ yang tidak berkesinambungan untuk menyelesaikan persoalan sampah.
Di beberapa wilayah (sekolah, rumah sakit, swalayan) sudah melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya, yang umumnya baru pemilahan sampah organik dan anorganik. Permasalahan, banyak pemerintah daerah belum menerapkan sistem R3 (reuse, recycle, reduce) secara efektif dan ketergantungan pada TPA open dumping - mungkin pemda tidak mau repot apalagi alasannya klise tidak ada anggaran - juga program pengawasan yang masih sangat lemah.
Tak heran jika pemerintah daerah sangat rendah perhatiannya terhadap pemecahan masalah sampah. Sampai saat ini belum ada satupun pemda yang memiliki armada mobil sampah yang memisahkan jenis sampah organik dan anorganik. Artinya, ketika sampah-sampah yang telah dipilah tersebut diangkut dengan mobil sampah yang sama, maka pemilahan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi tak ada artinya, sampah tersebut bercampur lagi di mobil sampah yang sama.
Amanat regulasi dilaksanakan seperti perintah robot, pemecahan masalah ala kadarnya. Tak heran jika UU yang mengatur tentang Sampah sudah 17 tahun berjalan, program R3 yaitu reuse, recycle dan reduce berjalan di tempat dan sampah seolah-olah menjadi masalah yang tak berujung terselesaikan. Studi banding pejabat pemda ke negara-negara yang sukses melaksanakan R3, tidak diimplementasikan ketika kembali ke wilayahnya masing-masing.
Saat ini pemerintah menggalakkan sumber energi listrik yang berasal dari sampah melalui Perpres No. 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Tujuannya mengurangi volume sampah perkotaan, mempercepat pembangunan fasilitas waste-to-energy, menjadikan sampah sebagai sumber listrik nasional dan mendukung ketahanan energi dan lingkungan.
Karena itu, pemerintah perlu untuk melakukan revisi beberapa peraturan terkait sampah, seperti Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Sehingga peran Pemerintah daerah lebih optimal. Pemberian insentif terkait pengelolaan sampah kepada pemerintah daerah perlu dipertimbangkan.
Dukungan terhadap bank sampah perlu ditingkatkan dengan memberi perhatian berkesinambungan agar program reuse, recycle dan reduce berjalan efektif, tidak sebatas pengumpulan, pemilahan dan penimbangan saja, tapi difasilitasi dengan pembinaan, pengawasan dan membantu membuka kerja sama dengan mitra (untuk pemasaran dan industri terkait). Saat sampah menjadi barang berharga, masyarakat akan berpikir untuk melakukan pengolahan mandiri. Konsep yang masuk akal dalam mengurangi sampah.
Terkait program waste to energy, pemerintah bisa mencontoh Jepang, yang mulai serius memanfaatkan sampah untuk pembangkit listrik sejak era 1960-an hingga 1970-an, ketika mereka mengembangkan sistem insinerasi modern karena keterbatasan lahan TPA. Namun berkembang pesat sejak tahun 1980-an, dimana Jepang membangun fasilitas insinerator dan era tahun 2000-a mulai mengintegrasikan teknologi pembangkit listrik sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah nasional. Artinya Jepang sudah menggunakan sampah sebagai sumber energi listrik sekitar 50–60 tahun secara operasional modern.
Bagaimana dengan Indonesia? Dengan tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, maka sangat dimungkinkan untuk menjadi sumber energi listrik seperti di Jepang. Jika mengikuti pola yang dilakukan Jepang, perlu dukungan pemerintah untuk membangun banyak fasilitas incenerator (saat ini hanya di beberapa tempat terbatas seperti rumah sakit, dll).
Incenerator bisa menghasilkan listrik karena panas dari pembakaran sampah diubah menjadi energi mekanik lalu menjadi energi listrik. Prinsipnya sama seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), hanya saja bahan bakarnya sampah. Tentunya tujuan utama adalah mengurangi volume sampah hingga ±90%. Menjadikan sampah sebagai sumber energi listrik pada dasarnya adalah kebijakan strategis nasional untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekadar dibuang menjadi sumber energi (waste to energy).
Adanya hambatan konflik kewenangan pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan sampah mesti diperbaiki. Secara hukum, pengelolaan sampah merupakan urusan wajib pemerintah daerah, tetapi banyak daerah tidak memiliki kapasitas teknis. Selain itu, standar nasional tidak selalu sinkron dengan peraturan daerah. Akibatnya, muncul kesenjangan layanan pengelolaan sampah antar wilayah di Indonesia. Padahal, regulasi sangat mendukung dan menjadi dasar pengelolaan sampah nasional.
Perpres No. 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 dan PP No. 27 tahun 2020dapat menjadi alat efektif dalam mengatasi persoalan sampah. Namun, harus diikuti dengan implementasi yang sungguh-sungguh dan diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta. Problem hukum pengelolaan sampah di Indonesia bersifat struktural, karena aturan relatif memadai, tetapi penegakan hukum, koordinasi kelembagaan, tanggung jawab produsen, dan kapasitas daerah masih lemah.
*) Dr. Marhaeni Ria Siombo, S.H., M.Si., Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
