Saat ini pemerintah menggalakkan sumber energi listrik yang berasal dari sampah melalui Perpres No. 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Tujuannya mengurangi volume sampah perkotaan, mempercepat pembangunan fasilitas waste-to-energy, menjadikan sampah sebagai sumber listrik nasional dan mendukung ketahanan energi dan lingkungan.
Karena itu, pemerintah perlu untuk melakukan revisi beberapa peraturan terkait sampah, seperti Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Sehingga peran Pemerintah daerah lebih optimal. Pemberian insentif terkait pengelolaan sampah kepada pemerintah daerah perlu dipertimbangkan.
Dukungan terhadap bank sampah perlu ditingkatkan dengan memberi perhatian berkesinambungan agar program reuse, recycle dan reduce berjalan efektif, tidak sebatas pengumpulan, pemilahan dan penimbangan saja, tapi difasilitasi dengan pembinaan, pengawasan dan membantu membuka kerja sama dengan mitra (untuk pemasaran dan industri terkait). Saat sampah menjadi barang berharga, masyarakat akan berpikir untuk melakukan pengolahan mandiri. Konsep yang masuk akal dalam mengurangi sampah.
Terkait program waste to energy, pemerintah bisa mencontoh Jepang, yang mulai serius memanfaatkan sampah untuk pembangkit listrik sejak era 1960-an hingga 1970-an, ketika mereka mengembangkan sistem insinerasi modern karena keterbatasan lahan TPA. Namun berkembang pesat sejak tahun 1980-an, dimana Jepang membangun fasilitas insinerator dan era tahun 2000-a mulai mengintegrasikan teknologi pembangkit listrik sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah nasional. Artinya Jepang sudah menggunakan sampah sebagai sumber energi listrik sekitar 50–60 tahun secara operasional modern.
Bagaimana dengan Indonesia? Dengan tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, maka sangat dimungkinkan untuk menjadi sumber energi listrik seperti di Jepang. Jika mengikuti pola yang dilakukan Jepang, perlu dukungan pemerintah untuk membangun banyak fasilitas incenerator (saat ini hanya di beberapa tempat terbatas seperti rumah sakit, dll).
Incenerator bisa menghasilkan listrik karena panas dari pembakaran sampah diubah menjadi energi mekanik lalu menjadi energi listrik. Prinsipnya sama seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), hanya saja bahan bakarnya sampah. Tentunya tujuan utama adalah mengurangi volume sampah hingga ±90%. Menjadikan sampah sebagai sumber energi listrik pada dasarnya adalah kebijakan strategis nasional untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekadar dibuang menjadi sumber energi (waste to energy).
Adanya hambatan konflik kewenangan pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan sampah mesti diperbaiki. Secara hukum, pengelolaan sampah merupakan urusan wajib pemerintah daerah, tetapi banyak daerah tidak memiliki kapasitas teknis. Selain itu, standar nasional tidak selalu sinkron dengan peraturan daerah. Akibatnya, muncul kesenjangan layanan pengelolaan sampah antar wilayah di Indonesia. Padahal, regulasi sangat mendukung dan menjadi dasar pengelolaan sampah nasional.
