Jamdatun Tekankan Aspek Penting Kontrak Internasional dalam Kaitannya dengan Kepentingan Negara
Terbaru

Jamdatun Tekankan Aspek Penting Kontrak Internasional dalam Kaitannya dengan Kepentingan Negara

Perbedaan antara penganut Civil Law dan Common Law harus dicermati guna menghindari risiko.

Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit
Jamdatun Kejaksaan Agung RI Narendra Jatna dalam Perlindungan Hukum Aset Negara dalam Kontrak Internasional dan Keputusan Arbitrase yang diselenggarakan pada Kamis (16/4). Foto: Istimewa
Jamdatun Kejaksaan Agung RI Narendra Jatna dalam Perlindungan Hukum Aset Negara dalam Kontrak Internasional dan Keputusan Arbitrase yang diselenggarakan pada Kamis (16/4). Foto: Istimewa

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), R. Narendra Jatna, memberikan penekanan strategis mengenai aspek penting kontrak internasional dalam kaitannya dengan kepentingan negara. Hal ini disampaikan pada kegiatan "Pelatihan Perlindungan Hukum Aset Negara dalam Kontrak Internasional dan Keputusan Arbitrase" yang diselenggarakan pada Kamis (16/4), di Gedung Utama Kejaksaan Agung.

Dalam paparan tersebut, Narendra membuka diskusi dengan koreksi mendasar terhadap paradigma yang selama ini berkembang, di mana negara sering kali diposisikan seolah-olah hanya sebagai subjek privat biasa dalam pelaksanaan perjanjian internasional.

"Kecenderungan untuk memperlakukan kontrak internasional layaknya urusan keperdataan bisnis murni dinilai sangat berisiko. Hal ini karena mengabaikan keterlibatan kedaulatan, kepentingan nasional, serta tanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset negara yang melekat ketika negara atau BUMN menjadi pihak dalam perjanjian tersebut," ujar Narendra dalam keterangan yang diperoleh Hukumonline.

Baca Juga:

Menurutnya, risiko nyata muncul dari adanya irisan dua tradisi hukum besar dunia, yaitu pengaruh kuat tradisi common law dalam praktik kontrak internasional yang tidak mengenal pemisahan tegas antara hukum publik dan privat, sementara Indonesia memiliki fondasi civil law yang membedakan keduanya secara jelas.

"Perbedaan ini menciptakan potensi bahaya apabila kontrak dimasuki tanpa kesadaran penuh, karena dapat menyebabkan aset negara diperlakukan sebagai objek privat biasa dalam sengketa internasional. Kompleksitas ini semakin terasa pada entitas BUMN yang memiliki dua wajah, yakni sebagai korporasi komersial sekaligus instrumen negara dalam pelayanan publik. Kegagalan membedakan karakter aset di dalamnya dapat berujung pada klaim terhadap aset negara yang seharusnya dilindungi," imbuhnya.

Selain aspek hukum materiil, Narendra menyoroti kelemahan dalam disiplin administratif dan tertib pencatatan hukum yang sering menentukan hasil akhir dalam sengketa internasional. Kurangnya dokumentasi formal pada peristiwa hukum penting, seperti notifikasi force majeure, mengakibatkan negara kehilangan kekuatan pembuktian formal yang sangat krusial di forum internasional.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info