“Saya baru pulang dari Libya beberapa waktu lalu,” ujar mantan Menteri Negara Pemberdayaan Wanita 1998-1999, Tuty Alawiyah membuka cerita, Selasa (29/6) di gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta. “Disana ada proyek besar patungan antara Indonesia dan Pakistan. Sayangnya, proyek itu bangkrut.”
Tuty yang kini aktif sebagai Ketua MUI bidang Perempuan melanjutkan ceritanya. Lantaran bangkrut, nasib para pekerja Indonesia di proyek itu menjadi terbengkalai. “Mereka jadi terkatung-katung selama enam bulan disana. Uang yang mereka dapat cuma untuk makan sehari-hari.” Tuty pun berandai-andai. “Seandainya ada jaminan bagi mereka.”
Tak berhenti disitu, Tuty punya cerita lain. Ia menuturkan pengalaman sulitnya meminjam uang untuk membiayai pendidikan dan kesehatan ratusan anak yatim piatu korban bencana Tsunami Aceh 2004 silam yang ia tampung di panti asuhan. “Alhamdulillah banyak yang sudah menyelesaikan pendidikannya. Bahkan hingga sarjana. Sekarang tersisa puluhan anak yatim piatu.”
Ketua MUI bidang Dakwah, Kholil Ridwan turut berbagi cerita. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya di daerah Sukabumi, Jawa Barat saban minggu Maghrib, ia selalu terjebak macet di titik lokasi perpabrikan. “Rupanya banyak buruh-buruh perempuan yang pulang bekerja dari pabrik. Saya jadi berpikir di dalam hati, teman pekerja perempuan ini masih sempat Sholat Maghrib nggak ya? Belum lagi saya dengar banyak pekerja perempuan yang pulang malam atau dini hari.”
Tuty dan Kholil tak sedang berceramah tentang permasalahan sosial. Mereka menyampaikan hal itu untuk menanggapi curhat belasan aktivis serikat buruh dan LSM yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial. Sebelumnya, Komite memaparkan kondisi masyarakat Indonesia yang hidup tanpa adanya jaminan sosial.
Sekjen Komite, Said Iqbal menuturkan, dari sekitar 240 juta penduduk di negeri ini, hanya sekitar dua persen yang menikmati jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan pensiun seumur hidup. “Yaitu PNS, TNI dan Polri. Selebihnya hidup tanpa jaminan.”
Padahal, lanjut Iqbal, UUD 1945 sudah menegaskan pemenuhan hak atas jaminan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan itu diturunkan lebih teknis lagi dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU SJSN ini kemudian memandatkan pemerintah dan DPR untuk membentuk UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, paling lambat Oktober 2009. Sayang, hingga batas waktu ditentukan, UU dimaksud tak berhasil dibikin.
















