Bagi Komite, tindakan pemerintah dan DPR yang tak kunjung membuat UU BPJS menunjukkan tidaknya komitmen untuk memberi jaminan sosial. Ekstrimnya, mereka sengaja merampas hak asasi warga untuk mendapat jaminan sosial.
Hidup di negeri yang tanpa jaminan sosial seperti di Indonesia, masih menurut Iqbal, bukan perkara mudah. Keadaan makin sulit ketika kebijakan pemerintah seperti kenaikan tarif listrik, bahan bakar minyak kian mencekik karena di saat bersamaan kebijakan pengupahan tak mampu mengimbangi angka inflasi.
“Saya jadi teringat seloroh seorang teman yang menyatakan orang miskin di negara ini dilarang untuk sakit dan kuliah. Kalau kita di televisi lihat ada bantuan dari pemerintah untuk warganya yang menderita penyakit tertentu, itu hanya gambaran kecil. Masih banyak yang tak terliput media,” timpal Kholil.
Iqbal membenarkan keadaan itu. Kalaupun ada Jamkesmas bagi orang miskin yang dielu-elukan Kementerian Kesehatan, Iqbal menilai hal itu bukanlah Jaminan Sosial. “Jamkesmas itu adalah bantuan sosial. Bukan jaminan sosial. Sebab besarnya tergantung kebijakan pemerintah dalam menetapkan anggaran di APBN.”
Menilai pemerintah dan DPR mengabaikan kewajibannya memenuhi jaminan sosial bagi rakyatnya, Komite sudah menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Komite juga melancarkan sejumlah aksi lobi ke beberapa kelompok dan organisasi untuk menghimpun dukungan. Salah satunya adalah MUI ini. Sebelumnya, Komite sudah mendatangi Persekutuan Gereja-gereja Indonesia.
Bak gayung bersambut, MUI mengapresiasi paparan Komite. Ketua MUI bidang Fatwa, Ma’ruf Amin bahkan mengatakan akan membawa masalah jaminan sosial ini ke Munas MUI yang bakal dihelat Juli mendatang. Di Munas nanti, isu jaminan sosial ini bisa dibahas untuk masuk ke dalam rekomendasi atau bahkan fatwa MUI.
“Pada dasarnya MUI mendukung hal yang membawa kemaslahatan umat. Apalagi kalau Undang-Undang sudah menegaskannya, kita pasti mendukung. Izinkan kami untuk mendalami dan mungkin membahasnya di Munas nanti. Kami juga mohon maaf kalau MUI kurang peka terhadap masalah jaminan sosial ini,” pungkas Ma’ruf yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.
















