Untuk masalah kontra Cahyo, Viddi dan kawan-kawan berniat menempuh dua jalur hukum. Pertama, melaporkan Cahyo cs lewat ketentuan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Kedua, melaporkan Cahyo via perkara perselisihan kepentingan antar-serikat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Bisa ke PHI?
Berkomentar sebagai pribadi, Tri Endro Budianto menilai perkara semacam ini bisa dibawa ke PHI. Hakim PHI dari unsur serikat buruh ini menjelaskan, umumnya perselisihan antar-serikat pekerja memang melibatkan dua organisasi dalam satu perusahaan. Tak boleh dari dua perusahaan yang berbeda, timpalnya.
Cahyo ngotot masalah ini tak dapat bergulir ke PHI. Tak bisa ke PHI dong. Kan di Bank Mandiri hanya ada satu serikat pekerja, seloroh Cahyo yang diamini oleh Yuweri. Tak ada pasal dalam Undang-Undang 2/2004 tentang PHI yang mengatur perseteruan antar-pengurus dalam satu wadah.
Namun, menurut Endro, kemungkinan untuk maju ke PHI tetap ada. Endro menambahkan, majelis hakim PHI dapat memutuskan pihak mana pengurus yang sah. Pengurus yang ditetapkan sah, dialah yang berhak maju menemui manajemen untuk membahas Peraturan Kerja Bersama (PKB). Maklum, dalam hal ada dua serikat, perusahaan umumnya menerapkan dua PKB yang berbeda.
Endro mengingatkan, putusan hakim untuk perkara jenis ini langsung bersifat inkrach alias mengikat tetap. Artinya, final di tahap PHI yang setara dengan pengadilan tinggi. Kasus jenis ini tak mengenal kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, pihak yang kalah dimungkinkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK), sambungnya.
Karena masih belum menemukan pasal yang gamblang mengaturnya, Rahmat memilih hati-hati. Kami sedang meminta pendapat ahli hukum, apakah dimungkinkan untuk ke PHI. Apakah bisa PHI memutuskan pengurus mana yang sah? Rahman menambahkan, lebih baik memilih pengaduan secara perdata. Bisa menggunakan ketentuan PMH dalam KUHPer. Yakni, Pasal 1365, ungkap Rahman.
Pandangan Rahman ini secara terpisah sepadan dengan pendapat Surya Tjandra. Direktur Eksekutif Trade Union Right Center (TURC) ini juga belum pernah menemukan kasus seperti itu yang ditempuh lewat jalur PHI. Kalau SPBM benar-benar mengajukannya, ini bakal jadi preseden untuk yang pertama kalinya. Menarik, ujar pegiat organisasi non-pemerintah ini.
Yah, apapun yang terjadi, sebaiknya kedua kubu rekonsiliasi. Apa mau terus-menerus gontok-gontokan sesama karyawan? Bukankah buruh bersatu tak bisa dikalahkan?
