Jimmy Simanjuntak yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), meresmikan kantor hukum baru bernama Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm, Kamis (31/3/2022). Berlokasi strategis di Jl. Palmerah Barat Raya, No.62-64, Jakarta Barat. Bangunan megah yang dinamai “J Building” ini terdiri atas empat lantai dan mulai secara efektif beroperasi sejak diresmikan.
“Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan yang memberikan saya kesehatan, memberikan saya kesempatan untuk bisa menikmati hasil pekerjaan ini,” ungkap Jimmy kepada Hukumonline di sela-sela acara Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm New Office Open House, Kamis (31/3/2022).
Dirinya mengaku untuk dapat sampai pada titik firmanya memiliki gedung sendiri bukanlah hasil dari pekerjaan jangka pendek, melainkan hasil kerja keras yang terus dilakukan bersama usaha dan iringan doa hingga dapat mewujudkan impian tersebut. Terdapat sejumlah perbedaan signifikan dari kantor lama dengan kantor yang baru.
Di samping pada kantor lama yang masih terletak dalam suatu gedung, hingga terbatas dengan tenant lain di kanan dan kiri, kantor yang baru Jimmy terdiri atas 4 lantai. Pada lantai satu terdapat coffee shop dan resto. “Jadi dapat disinggahi umum pula. Di lantai dua, terdapat ruangan saya beserta ruang meeting besar,” ujarnya.
Baca:
Selanjutnya di lantai tiga, terdapat ruang kerja seluruh lawyer dan jajaran staff. Barulah pada lantai empat menjadi tempat khusus untuk bersantai dan hiburan. “Bisa ditemukan di dalamnya billiard, tenis meja, karaoke, hingga makan besar. Tempat buat gathering-lah, buat kumpul-kumpul, sharing-sharing,” tuturnya.
Ketua Umum AKPI itu merasa menghadirkan gedung baru secara “fisik” bagi firma hukum tetap amatlah penting terlepas dari kondisi saat ini yang serba digital dalam pemberian pelayanan hukum. Tapi, pelayanan hukum masih perlu dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Hal itu dimaksudkan agar terjalin kepercayaan antara klien dengan pemberi jasa hukum.
“Saya berpikir bentuk pelayanan jasa hukum itu agak punya sequence yang berbeda dengan pelayanan jasa yang lain. Mungkin jasa yang lain bisa 100 persen atau 80 persen online, tapi kalau hukum tidak semuanya bisa ditangani secara online. Kenapa? Karena (bidang hukum, red) butuh melakukan suatu pengkajian, diskusi kepada klien dan banyak orang itu dasarnya adalah kepercayaan. Kepercayaan itu enggak akan bisa terbangun kalau tidak bertemu.”