Sebenarnya ada satu lagi konfederasi serikat pekerja. Namanya Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Meski sudah tercatat dan memenuhi syarat sebagai konfederasi, pemerintah kurang melirik eksistensi KASBI. Sebagai contoh, tak ada pengurus atau anggota KASBI yang duduk di lembaga Tripartit Nasional.
Bukan substansial
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar berpendapat, jika keinginan Menakertrans merevisi UU Serikat Pekerja sebatas jumlah minimum pembentukkan serikat pekerja bukan hal yang subtansial. “Mau minimal sepuluh, dua puluh, atau lebih, kalau tak ada kepastian dan penegakkan hukum atas UU Serikat Pekerja, percuma,” kata Timboel kepada hukumonline, Jumat (22/1) lewat telepon.
Semestinya, kata Timboel, Menakertrans tak hanya fokus dalam hal jumlah minimum pembentukkan SP. Sebab, dalam UU Serikat Pekerja pun dibolehkan pembentukkan serikat pekerja lebih dari satu SP dalam satu perusahaan. “Sekarang bagaimana law enforcement terhadap UU Serikat Pekerja bisa eksis tanpa adanya union busting (pemberangusan berserikat, red),” kata Timboel menegaskan.
Timboel menyarankan jika Menakertrans ingin menjamin adanya kebebasan berserikat yang lebih baik, Pasal 28 jo 43 UU Serikat Pekerja diefektifkan. “Jadi sebenarnya usulan Menakertrans substansinya tak diangkat. Hal ini tak berdampak positif ketika pemerintah sendiri acuh jika kebebasan berserikat ini dilanggar perusahaan dan pemerintah 'diam',” tegasnya. “Ini baru satu kasus yaitu PT Kim Jing yang lainnya nol. Jadi kalau mau diubah mestinya ke arah itu.”
Seperti diketahui Pasal 28 jo 43 UU Serikat Pekerja mengatur soal larangan bagi siapapun khususnya kalangan pengusaha, menghalang-menghalangi segala sesuatu yang berhubungan kegiatan berserikat dengan modus, intimidasi, mutasi, demosi, mengurangi upah, hingga PHK. Pelanggaran itu merupakan tindak pidana yang pelakunya diancam dengan pidana minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan atau denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp500 juta.
Sekedar catatan, kasus penegakkan hukum lewat penerapan Pasal 28 jo 43 UU Serikat Buruh tercatat baru satu kasus yang pelakunya dipidanakan sejak lahirnya UU Serikat Buruh 10 tahun silam. Ia adalah General Manager PT Kim Jim Indonesia, Fathony Prawata yang diganjar 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Bangil Pasuruan lantaran terbukti bersalah melakukan tindak pidana menghalang-halangi aktivitas kegiatan berserikat. Hukuman itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur hingga Mahkamah Agung.
