Keempat, menjelang pembayaran THR tahun depan, pengawas ketenagakerjaan harus aktif melakukan upaya preventif. Caranya yakni menyambangi setiap perusahaan yang rawan melakukan pelanggaran pembayaran THR dan memastikan perusahaan tersebut akan membayar THR sesuai aturan.
Sebelumnya, Kepala Kompartemen Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bob Azzam, berpendapat setiap tahun pemenuhan THR kepada buruh terus mengalami peningkatan karena perusahaan sudah melakukan persiapan.Sengketa yang terjadi dalam pembayaran THR biasanya menyangkut persoalan hubungan industrial antara buruh dan pengusaha misalnya dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK), atau perusahaan mengalami masalah finansial sehingga tutup. “Pembayaran THR untukburuh yang sudah berjalan selama ini jarang ada masalah,” jelasnya.
Terakhir, Bob menekankan agar PoskoSatgas THR dalam menjalankan tugasnya jangan hanya fokus pada penjatuhan sanksi, tapi juga melakukan pembinaan. Menurutnya belum semua bagian personalia di perusahaan memahami aturan ketenagakerjaan termasuk pembayaran THR. Sampai sekarang belum ada aturan yang menentukan standar kompetensi bagi bagian personalia (HRD) sehingga pengetahuan dan pemahaman HRD di setiap perusahaan tidak sama.
“Pemerintah harus mengedepankan pembinaan, sebelum terjadi pelanggaran maka pemerintah harus aktif mengingatkan jauh hari sebelum pembayaran THR,” pungkas anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pengusaha itu.
