Pemulihan menyeluruh tersebut mencakup pemulihan kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat, serta pemenuhan hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) atas jejak digital negatif yang timbul selama proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.
“Sehubungan dengan hal tersebut, klien kami memohon pengadilan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Right to be Forgotten melalui Termohon I yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun),” tuturnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Jamdatun diminta mengambil langkah hukum maupun non-litigasi yang diperlukan terhadap penyelenggara sistem elektronik terkait, termasuk mengajukan permohonan penetapan penghapusan atau pengeluaran jejak digital dari mesin pencari (search engine) kepada pengadilan yang berwenang.
Tuntutan Ganti Rugi Material dan Immaterial
Selain pemulihan nama baik, Eric menuntut ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp288.445.872,00. Angka ini merupakan kerugian ekonomi yang timbul akibat penahanan dan pemberhentian sementara Junaidi dari aktivitasnya sebagai pengajar.
Junaedi menjelaskan bahwa nilai tersebut dihitung berdasarkan akumulasi penghasilannya di Universitas Indonesia (UI) yang terhenti selama menjalani penahanan. “Perhitungan ini berasal dari penghasilan gaji rutin yang biasa saya terima dari UI. Kami hitung rata-rata per bulan lalu dikalikan dengan durasi masa penahanan selama kurang lebih 11 bulan,” ujar Junaedi.
Selain kerugian materiil, pihak Junaedi mengajukan tuntutan kerugian immaterial sebesar Rp100,2 miliar yang besaran realisasinya diserahkan kepada kebijakan Majelis Hakim.
“Atas kerugian tersebut, kami meminta pengadilan menetapkan dan memerintahkan Termohon II yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada klien kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya salinan putusan atau penetapan ini,” tegas Eric.
