“Ke depannya Justika akan menggabungkan chatbot asisten hukum digital besutan Hukum Online, yang dinamakan Lisa, untuk memberikan akses pengetahuan hukum yang umum kepada masyarakat, sehingga lebih siap saat berkonsultasi dengan advokat,” kata Melvin.
Terobosan atasi kesenjangan
Permasalahan ketimpangan hukum ini juga menjadi perhatian pemerintah. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan perlu ada terobosan dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat mengatasi persoalan tersebut.
Pemerintah juga telah menggelar Indonesia Development Forum 2018 (IDF) dengan tema "Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antarwilayah di Seluruh Nusantara" pada 10 dan 11 Juli 2018.
Tema ini berangkat dari kesadaran pemerintah Indonesia tentang dampak kesenjangan antarwilayah terhadap lintasan pertumbuhan Indonesia. Bukti yang jelas terlihat adalah perbandingan pertumbuhan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara provinsi-provinsi di wilayah barat dan timur, serta pertumbuhan di perkotaan dan pedesaan.
Pada IDF 2018, pemerintah Indonesia melibatkan diskusi intens antara pemerintah lokal, sektor swasta, masyarakat umum dan segenap mitra-mitra pembangunan untuk memperbaiki keterhubungan dan akses terhadap pelayanan dan kesempatan-kesempatan ekonomi di wilayah Timur Indonesia.
"Kesenjangan antarwilayah merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multisektor. Pada IDF tahun ini, perangkat pemerintah, para peneliti, pelaku bisnis, masyarakat umum, para pemuda dan para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pembangunan dapat saling berinteraksi dalam dialog terbuka mengenai tantangan kesenjangan antarwilayah dan mencari solusi terbaik berbasis bukti untuk mengatasinya serta memetakan pendekatan-pendekatan baru dan inovatif," kata Menteri Bambang seperti dikutip dari Antara.