Ketua Arus Pelangi, Rido Triawan mencontohkan saat ini negara tidak memberi kesempatan bagi waria untuk memasuki pekerjaan di sektor formal. Sedangkan ketika mereka (waria) memasuki sektor informal, pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum, jelasnya.
Kita tidak menolak RUU itu, tapi kita minta agar definisi diskriminasinya diperluas, terang Febiyonesta, pengacara publik LBH Jakarta. Menurutnya, seharusnya pemerintah tidak tergesa-gesa mensahkan RUU ini.
Ia menerangkan sesungguhnya RUU ini merupakan mandat dari ratifikasi Konvensi Penghapusan Dikriminasi Ras dan etnis. Namun demikian, masalah anti diskriminasi ini juga diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Karena itu definisi diskriminasi juga harus mencakup hal-hal yang diatur dalam kovenan itu, katanya saat dihubungi melalui telpon genggam.
Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 2 ayat (1): Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. |
Pasal 3: Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini. |
Pasal 14 ayat (1): Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. |
Pasal 25 huruf a : Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. |
Pasal 26: Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain. |
Masalahnya, draft itu sudah final di DPR. Pada 20 Juli harus sudah diundangkan, terang Mayong. Mengingat RUU ini merupakan usulan DPR, maka pengesahannya harus mendapat persetujuan pemerintah. Karena itu pemerintah memiliki posisi tawar yang kuat, tambah Rido.
Untuk itulah KADI meminta pemerintah melalui Dirjen PP agar mendorong perluasan cakupan dalam RUU tersebut. Jika draft itu tidak memperluas definisi diskriminasi pemerintah melempar kembali RUU tersebut ke DPR, tegas Mayong.
Menanggapi permintaan itu, Abdul Wahid, menuturkan masih ada peluang untuk memperluas makna diskriminasi dalam RUU tersebut. Sayangnya, ia tidak berani berkomitmen untuk mendorong perubahan tersebut di DPR. Tapi RUU itu kan sedang dibahas DPR, yah kita tunggu saja, terangnya. .
Ditemui usai pertemuan, Rido menyatakan kecewa atas tanggapan Abdul Wahid. Kalau begitu artinya pemerintah hanya mengikuti DPR ? tukasnya.