"Kami berharap kondisi ini dapat segera diselesaikan untuk menghindari ketidakpastian," katanya.
Dipnala menambahkan, sebagai mitra Pemerintah Indonesia, pihaknya menyampaikan dukungan dan komitmen kepada pemerintah agar menjamin kelangsungan aktivitas operasi produksi minyak dan gas, serta pendapatan dan pasokan energi bagi negara.
IPA yang didirikan tahun 1971 kini memiliki 53 anggota perusahaan minyak dan gas nasional dan multinasional, 111 anggota perusahaan penunjang industri migas dan sekitar 2.000 anggota individu. Keanggotaan IPA itu merepresentasikan sekitar 90 persen dari eksplorasi dan produksi minyak dan gas di Indonesia.
Dalam putusannya No 36/PUU-X/2012, MK menyatakan pasal-pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.
Selanjutnya, fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan pemerintah cq kementerian terkait, sampai ada undang-undang baru yang mengatur hal tersebut.
Pengujian UU Migas diajukan 30 tokoh dan 12 ormas diantaranya PP Muhammadiyah yang diwakili Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia.
Sementara tokohnya antara lain Hasyim Muzadi, Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Fahmi Idris, Salahuddin Wahid, Laode Ida, Hendri Yosodiningrat, dan AM Fatwa. Mereka menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing.
