“Review berkala untuk memastikan layanan OSS terus up to date dan sesuai dengan kebutuhan investor dinamis juga penting. Ini untuk memastikan tingkat layanan OSS terus menerus business-friendly dan relevan terhadap dinamika kebutuhan investor yang akan terus berubah di masa mendatang sesuai dengan inovasi-inovasi usaha yang ada,” imbuh Shinta.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berpendapat pemerintah daerah (Pemda) perlu diberi waktu tenggang untuk memberikan perizinan investasi melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.
“Masa tenggangnya berganti jenis perizinan. Kalau risiko tinggi, pasti lebih lama. Kalau yang rendah, satu atau beberapa hari, tapi harus diberi warning,” kata Tauhid.
Menurut Tauhid, sistem OSS Berbasis Risiko perlu memberikan peringatan keras untuk proses pemberian izin usaha berisiko tinggi yang mendekati deadline. Kalau perlu, katanya, pemda bisa diberikan masa tenggang.
Pasalnya, infrastruktur dan regulasi di beberapa daerah masih menghambat pemda untuk membuat keputusan secara cepat. Di samping itu, beberapa daerah belum memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar pengambilan keputusan terkait investasi yang akan masuk ke daerah
“Baru sekitar 70 pemda yang memiliki RDTR, sementara kita memiliki sekitar 500-an pemda tingkat kabupaten dan kota. Yang belum memiliki kan harus menotifikasi juga, daerahnya termasuk hijau, tidak boleh dibangun industri, penyangga lingkungan atau bagaimana,” ucapnya.
Tauhid memandang selama satu tahun penerapan OSS Berbasis Risiko, pemda baru akan melakukan penyesuaian baik dalam birokrasi maupun regulasi. Namun, menurutnya, OSS sebetulnya bukan satu-satunya faktor penentu investasi yang masuk ke Indonesia.