Kapan Uang PHK Diberikan ke Pekerja? Ini Kata Mantan Hakim PHI
Terbaru

Kapan Uang PHK Diberikan ke Pekerja? Ini Kata Mantan Hakim PHI

Ketika surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diterbitkan, perusahaan harus konsisten untuk secepatnya memberikan uang pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit
Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) periode 2006-2016, Juanda Pangaribuan. Foto: RES
Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) periode 2006-2016, Juanda Pangaribuan. Foto: RES

Bagi perusahaan, PHK merupakan langkah yang paling dihindari dalam menjalankan operasionalnya. Langkah ini menjadi jalan terakhir untuk menyudahi hubungan kerja dengan karyawan, baik karena alasan efisiensi, pelanggaran disiplin, maupun adanya indikasi tindak pidana.

Namun, tidak semua pekerja dapat menerima keputusan pahit tersebut. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan periode Januari-Maret 2025, terdapat 599 kasus PHK, dengan 221 kasus di antaranya berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi atau bantuan mediator.

Pertanyaannya, jika pekerja menolak keputusan PHK, apakah perusahaan harus tetap membayarkan uang pesangon dan uang pisah secara langsung?

Baca Juga:

Persoalan ini dilemparkan oleh Juanda Pangaribuan, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) periode 2006-2016, saat menjadi narasumber dalam Training Hukumonline bertajuk “PHK dan Objek Sengketa PHI dalam Praktik Korporasi: Kerangka Hukum, Risiko, dan Strategi Penyelesaian” pada Rabu (24/6).

“Pertanyaan saya seperti ini, Bapak/Ibu sekalian, kalau melakukan PHK dan surat sudah diterbitkan, apakah berani langsung menunggu 14 hari? Terlepas dari apakah PHK itu ditolak atau diterima, jika ditolak, apakah uang pesangon yang sudah kita sediakan dan sebutkan di dalam surat PHK sebaiknya langsung ditransfer atau ditahan dulu?” tanya Juanda memantik diskusi para peserta.

Menanggapi pertanyaan tersebut, pendapat peserta terbelah menjadi dua. Sebagian menilai uang tersebut harus langsung ditransfer ke rekening pekerja. Sementara sebagian lagi berpendapat pemberian hak tersebut sebaiknya ditahan hingga tercapai kesepakatan.

“Sebab, kita memang sudah siap untuk mem-PHK dia. Masalah dia setuju atau tidak, itu urusan lain. Kalau dia tidak setuju, ujungnya nanti perselisihan,” ujar salah satu peserta yang sepakat agar uang pisah atau pesangon langsung ditransfer ke rekening karyawan.

Di sisi lain, peserta yang memilih untuk menahan pembayaran beralasan ada sejumlah kendala teknis yang sebaiknya dituntaskan terlebih dahulu.

“Sebenarnya jawabannya bukan soal boleh atau tidak boleh, karena nanti ada implikasinya. Biasanya saat kita melaporkan PHK, ada syarat yang menyatakan pekerja tidak menolak PHK tersebut. Jadi, alasan saya lebih ke arah teknis operasionalnya,” ungkap peserta tersebut.

Menanggapi perdebatan itu, Juanda menjelaskan bahwa jika seseorang di-PHK melalui prosedur yang sah, maka tidak ada lagi hal yang perlu dipersoalkan. Begitu surat PHK keluar, perusahaan tidak memiliki pilihan lain selain memutus hubungan kerja, terlepas dari apakah karyawan tersebut setuju atau tidak.

“Nah, kalau kita lihat dari sini, misalnya orang di-PHK pasca-SP3 (Surat Peringatan Ketiga), maka konsistensi kita harus ditunjukkan melalui pembayaran haknya. Jika kita mem-PHK orang karena pelanggaran, tetapi tidak diikuti dengan pemenuhan haknya, menurut saya kita tidak konsisten dengan tindakan kita sendiri. Lagipula, mengapa kita harus meminta persetujuan lagi dari dia?” jelas Juanda.

Namun, situasi ini bisa dikecualikan pada kasus tertentu, seperti saat karyawan masih menguasai aset perusahaan (misalnya rumah atau mobil dinas). Dalam kondisi ini, perusahaan wajib memastikan aset-aset tersebut dikembalikan terlebih dahulu sebelum mencairkan uang pesangon.

“Karena ini sebenarnya masuk kategori PHK demi hukum. Begitu dia melakukan pelanggaran lagi pada masa SP3, ya langsung PHK. Apalagi jika pelanggarannya bersifat mendesak dan seketika. Oleh karena itu, melakukan pembayaran kompensasi secara langsung adalah bentuk konsistensi dari tindakan PHK itu sendiri,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info