Kapolri Benarkan Anggotanya Terima Uang Pengamanan
Utama

Kapolri Benarkan Anggotanya Terima Uang Pengamanan

Freeport mengaku selalu melaporkan data pengeluaran dana keamanan melalui siitus resmi perusahaan.

Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit

 

Mengaku transparan

Sementara itu, Juru bicara PT Freeport Indonesia  Ramdani Sirait mengatakan pihaknya selalu melaporkan secara transparan setiap pengeluaran dan pemasukan dana. Hal itu termasuk pengeluaran PT Freeport terkait keamanan.

 

“Dana tersebut selalu diinformasikan secara transparan di website perusahaan. Jadi setiap tahunnya, selalu diinformasikan secara transparan dan bisa diakses oleh publik,” ujarnya melalui surat elektronik kepada hukumonline.

 

Berdasarkan penelusuran hukumonline, laman resmi PT Freeport http://www.ptfi.com menjelaskan sistem penanganan keamanan yang dijalankan perusahaan. PT Freeport menyatakan “Sebagai bagian dari program keamanan kami, perusahaan memiliki departemen pengamanan internal yang melakukan fungsi seperti perlindungan sarana perusahaan, pemantauan pengiriman barang melalui bandar udara dan terminal, membantu pengendalian lalu lintas, dan memberi bantuan operasi penyelamatan”.

 

Di laman resminya, PT Freeport mengaku memiliki karyawan satuan pengamanan PTFI yang jumlahnya sekitar 750 orang. Satuan pengamanan ini tidak membawa senjata dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peran yang diembannya sebagai petugas pengamanan internal. Selain itu, masih dikutip dari http://www.ptfi.com, PT Freeport menyatakan, sebagaimana berlaku bagi semua usaha dan warga Indonesia, pihaknya juga bergantung pada Pemerintah Indonesia untuk pemeliharaan ketertiban umum, penegakan hukum dan perlindungan manusia dan harta benda.

 

“Dalam rangka itu Pemerintah Indonesia bertanggung jawab menugaskan anggota Polri dan TNI berikut pembiayaan dan pengaturannya. Dari awal kegiatan PTFI, dikarenakan keterbatasan sumberdaya Pemerintah Indonesia dan lokasi Papua yang terpencil serta pembangunannya yang tertinggal, Pemerintah Indonesia mengandalkan dukungan logistik dan infrastruktur dari perusahaan selain biaya tunjangan untuk penyediaan jasa tersebut,” demikian dijelaskan http://www.ptfi.com.

 

Jumlah personil pasukan keamanan pemerintah yang bertugas di wilayah tambang Freeport dan menerima dukungan dari perusahaan saat ini mencapai sekitar 1.860 orang, termasuk antara lain Satuan Polisi Air dan Udara di pelabuhan, satuan angkatan udara di bandara udara, pasukan anti-huruhara untuk penanganan gangguan sipil, maupun pengamanan garis batas dan lokasi pada tambang dan pabrik pengolahan.

 

Menurut Haris Azhar, apa yang diumumkan http://www.ptfi.com tidak cukup dan hanya formalitas belaka. PT Freeport seharusnya tetap mengumumkannya melalui media massa agar publik mengetahui pendapatan dan pengeluaran perusahaan itu, termasuk biaya pengamanan.

 

“Transparan ke siapa, kalau transparan ke publik kita tidak pernah tahu dan media juga tidak pernah angkat. Cuma contennya apa dibenarkan memberikan uang kepada aparat keamanan, ” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info