Meskipun tidak ‘update’, buku “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” tetap menjadi rujukan utama bagi mahasiswa dan praktisi. Seperti diakui salah seorang mahasiswa FHUI, Panji Widjanarko. Ia memuji kelengkapan buku Indroharto tersebut jika dibandingkan buku-buku lain sejenis.
“Waktu saya ambil mata hukum acara PTUN, kita ditugasi menjawab beberapa pertanyaan yang jawaban dicari dalam buku Indroharto itu karena banyak aspek teori dalam buku itu ketimbang buku karangan Prof Anna yang berjudul ‘Tuntunan Praktik Beracara di PTUN’ lebih banyak tataran praktis, seperti contoh-contoh keputusan TUN,” katanya.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Anna Erliyana mengatakan buku Indroharto tetap ‘laris’ dipakai karena memang belum ada buku lain yang bisa menandingi dari segi substansi. “Faktanya, dari aspek teoritis buku itu komplit banget meski perubahannya sedikit sekali karena penulisnya sudah meninggal sejak tahun 1995,” tuturnya kepada hukumonline.
Anna menceritakan sebelum menulis buku itu, Indroharto sebelumnya pernah menulis buku yang berjudul “Perbuatan Pemerintah dalam Kapasitas Hukum Publik dan Privat” yang diterbitkan sekitar tahun 1989/1990. “Bukunya tipis, tetapi buku itu sudah di-cover dalam salah satu bab dalam buku Usaha Memahami UU PTUN,” jelasnya.
Namun, ia menyayangkan saat menulis buku itu, almarhum Indroharto belum pernah berpraktik sebagai hakim Pengadilan TUN. “Kelemahan buku itu, teori-teorinya belum diuji coba dalam praktik karena saat menulis buku itu Indroharto sudah menjabat Tuada TUN MA,” ungkapnya.
Kelemahan lainnya, dari sisi bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. “Bahasa dalam buku itu sulit sekali dipahami karena gaya bahasa buku itu lebih terlihat memakai struktur bahasa Belanda. Kalau hanya dibaca sekali belum bisa dimengerti, minimal dua atau tiga kali baru bisa memahami bahasanya,” kritiknya.
Pihak FHUI bersama beberapa hakim TUN, kata Anna, pernah berupaya untuk memperbaiki buku itu, tetapi nampaknya ahli warisnya kurang berminat atau menyetujui untuk merevisi buku itu. Padahal UU PTUN sudah berubah dua kali. “Sebenarnya buku itu sudah ketinggalan zaman, ya gimana lagi tak ada rotan, akar pun jadi,” tuturnya mengibaratkan.
