Harapan serupa juga terlontar dari Direktur Pustaka Sinar Harapan, BN Marbun. Ia berharap ada ahli hukum (tata usaha negara) untuk merevisi buku Indroharto ini dengan menyesuaikan dengan UU PTUN dan UU MA yang baru, misalnya mantan hakim agung yang berpengalaman. “Dasar pemikiran Indroharto ini masih bagus, hanya saja undang-undangnya saja sudah tidak sesuai,” kata Marbun di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Peletak dasar
Marbun menilai buku Indroharto ini memiliki kekuatan pemikiran awal yang original dari si penulis yang hingga kini belum ada buku lain yang sejenis. Indroharto, kata Marbun, ahli di bidang hukum TUN dan benar-benar memahami nilai filosofisnya, sehingga apa yang dituangkan dalam buku itu benar-benar “hidup”.
“Dapat dikatakan almarhum Indroharto ini sebagai pelopor karena ia yang pertama kali menafsirkan bagaimana teori berproses di Pengadilan TUN. Makanya, daftar pustakanya banyak diambil dari referensi bahan-bahan hukum Belanda, Perancis, dan Inggris. Sampai sekarang belum ada buku lain yang uraiannya mirip dengan Buku Indroharto ini,” puji Marbun.
Ia mengaku tak akan mencetak ulang Buku I Indroharto karena substansinya sudah tidak sesuai dengan UU PTUN yang berlaku saat ini. “Kita tidak berani menerbitkan Buku I ini karena referensinya sudah tidak up to date lagi dan UU PTUN dan UU MA juga sudah dua kali berubah, jadi tidak pas lagi, kecuali jika ada ahli yang mau merevisinya,” kata mantan Komisioner Komnas HAM periode 1999-2002 itu.
Sedangkan Buku II Indroharto masih terus dicetak karena masih tetap dibutuhkan masyarakat yang didistribusikan ke toko-toko buku atau perpustakaan. “Penjualan Buku II ini masih terus berjalan karena masih ada permintaan dari masyarakat, makanya masih terus kita cetak ulang,” katanya.
Hal serupa dikatakan hakim PTUN Jakarta Mustamar yang menilai bahwa Indroharto merupakan peletak dasar hukum peradilan tata usaha negara yang sebelumnya belum mengenal bidang hukum itu. “Dapat dikatakan Indroharto sebagai pedobrak pertama, sehingga bukunya masih menjadi bahan referensi/rujukan para hakim Pengadilan TUN karena beberapa beberapa hal prinsip seperti hukum acaranya masih relevan diterapkan,” katanya.
Namun, menurutnya, jika DPR mengesahkan RUU Pokok-Pokok Instansi Pemerintahan akan membawa perubahan besar terhadap hukum materil PTUN. “Jika RUU itu disahkan kemungkinan akan membawa perubahan mendasar yang akan jauh menyimpang dari isi bukunya Indroharto yang merupakan hasil studi perbandingannya di Perancis,” ungkapnya. “Makanya, kita berharap RUU itu segera disahkan sebagai hukum materil karena sekarang ini hukum materinya setiap instansi pemerintah berbeda-beda.”
