Dalam proses penjatuhan vonis di lingkungan peradilan militer, majelis hakim mempertimbangkan kaitan antara tindak pidana yang dilakukan dengan pembinaan kesatuan, pembinaan prajurit lain, dan pembinaan keluarga prajurit.
Pada bagian lain, Burhan juga menjelaskan dari 3.700-an perkara pidana militer, 70% diantaranya adalah tindak pidana umum. Hanya 30 persen yang benar-benar tindak pidana militer.
















