Kasus buronan pembocor rahasia intelijen AS Edward Snowden membuktikan pentingnya perlindungan bagi si peniup peluit atau pengungkap aib. Termasuk mereka yang berasal dari agen intelijen, yang mengungkap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
"Kasus Snowden menunjukkan pentingnya melindungi orang yang mengungkap informasi mengenai isu terkait hak asasi manusia, serta pentingnya menjamin dihormatinya hak untuk mendapat privasi," kata Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay, Jumat (12/7).
Pillay mengungkapkan hal tersebut terkait kasus teknisi intelijen Snowden yang bulan lalu membocorkan rincian program pengintaian massal oleh AS.
"Sistem hukum nasional harus menjamin bahwa ada cukup cara bagi seseorang untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia guna mengekspresikan keprihatinan tanpa rasa takut bakal ada pembalasan," katanya seraya menambahkan peniup peluit yang berasal dari orang dalam badan intelijen juga harus dilindungi.
Senada dengan Pillay, pakar kebebasan dasar PBB Martin Scheinin mengatakan informasi faktual yang bisa dipercaya mengenai pelanggaran serius hak asasi manusia oleh badan intelijen kemungkinan besar berasal dari dalam badan itu sendiri.
"Dalam kasus ini, kepentingan publik dalam pengungkapan lebih besar daripada kepentingan publik jika tidak diungkapkan," katanya seraya menekankan bahwa 'peniup peluit' semacam itu patut dilindungi dari tindakan hukum dan disipliner ketika mengungkapkan informasi rahasia.
Pillay juga secara tak langsung mengkritisi penolakan permintaan suaka Snowden yang dikirimkan ke lebih dari 20 negara dalam upayanya menghindari pihak berwenang AS setelah ia dituduh melakukan tindakan spionase.
"Tanpa ada praduga mengenai validitas suaka yang diklaim oleh Snowden, saya meminta semua pemerintahan untuk menghormati hak mencari suaka yang dijamin secara global dan membuat suatu ketetapan sesuai dengan kewenangan hukum," katanya.
