Seiring perubahan struktur ekonomi akibat perkembangan teknologi digital dan model bisnis baru, pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 menjadi langkah penting untuk menyelaraskan kegiatan ekonomi nasional dengan standar internasional. Termasuk memberi kepastian bagi pelaku usaha dan investor global.
Direktur Metodologi Statistik dan Data Sains Badan Pusat Statistik (BPS), Prof Setia Pramana menjelaskan, penyusunan KBLI 2025 mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang diterbitkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sebanding dengan negara lain.
“Sehingga nanti antara data yang kita dapatkan dari klasifikasi terbaru itu, digunakan hal yang sama untuk berbagai macam negara yang ada. Sehingga ini kita harus merefer ke sini, dan memang menggunakan standar internasional supaya kita bisa memiliki standar yang sama antar wilayah,” ujar Prof Setia dalam Pelatihan Hukumonline 2026 bertajuk ‘Implementasi KBLI 2025: Memahami Dampak Hukum dan Risiko Kepatuhan bagi Pelaku Usaha’, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai penggunaan standar internasional diperlukan agar data usaha dan ekonomi Indonesia dapat dikompilasi secara seragam secara global. Keseragaman itu juga memudahkan perbandingan data antarnegara, termasuk bagi investor asing untuk memahami karakteristik usaha di Indonesia.
Baca juga:
- SEB KBLI 2025 Terbit, Transisi Perizinan Usaha Dipastikan Tetap Berjalan
- BPS Perbarui KBLI 2025, Pelaku Usaha Diminta Tak Khawatir Soal Perizinan
Perubahan struktur ekonomi digital juga menjadi alasan utama pembaruan KBLI. Aktivitas platform digital, layanan kesehatan berbasis aplikasi, podcast, perdagangan karbon, hingga konten digital kini diklasifikasikan lebih rinci.
“Jadi penerbitan, penyiaran, produksi, dan juga di sini ada pemrograman. Karena ada ekspansi dari struktur ekonomi kita yang berubah di situ,” terangnya.
















