KBLI 2025, Upaya Penting Kepastian Data dan Menarik Investor Global
Terbaru

KBLI 2025, Upaya Penting Kepastian Data dan Menarik Investor Global

Pembaruan KBLI 2025 mengikuti standar internasional ISIC Revision 5 agar data usaha Indonesia lebih seragam secara global, sekaligus mengakomodasi perkembangan ekonomi digital dan model bisnis baru.

Hukumonline News
Hukumonline News
Firyalfatin
Bacaan 2 Menit
Ketua Tim Perumus KBLI 2025 dari BPS, Lien Suharni dan Direktur Metodologi Statistik dan Data Sains Badan Pusat Statistik (BPS), Prof Setia Pramana dalam Pelatihan Hukumonline 2026 di Jakarta, Rabu (20/05/2026). Fotografer / Firyal
Ketua Tim Perumus KBLI 2025 dari BPS, Lien Suharni dan Direktur Metodologi Statistik dan Data Sains Badan Pusat Statistik (BPS), Prof Setia Pramana dalam Pelatihan Hukumonline 2026 di Jakarta, Rabu (20/05/2026). Fotografer / Firyal

Seiring perubahan struktur ekonomi akibat perkembangan teknologi digital dan model bisnis baru, pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 menjadi langkah penting untuk menyelaraskan kegiatan ekonomi nasional dengan standar internasional. Termasuk memberi kepastian bagi pelaku usaha dan investor global.

Direktur Metodologi Statistik dan Data Sains Badan Pusat Statistik (BPS), Prof Setia Pramana menjelaskan, penyusunan KBLI 2025 mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang diterbitkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sebanding dengan negara lain.

“Sehingga nanti antara data yang kita dapatkan dari klasifikasi terbaru itu, digunakan hal yang sama untuk berbagai macam negara yang ada. Sehingga ini kita harus merefer ke sini, dan memang menggunakan standar internasional supaya kita bisa memiliki standar yang sama antar wilayah,” ujar Prof Setia dalam Pelatihan Hukumonline 2026 bertajuk ‘Implementasi KBLI 2025: Memahami Dampak Hukum dan Risiko Kepatuhan bagi Pelaku Usaha’, Rabu (20/5/2026).

Ia menilai penggunaan standar internasional diperlukan agar data usaha dan ekonomi Indonesia dapat dikompilasi secara seragam secara global. Keseragaman itu juga memudahkan perbandingan data antarnegara, termasuk bagi investor asing untuk memahami karakteristik usaha di Indonesia.

Baca juga:

Perubahan struktur ekonomi digital juga menjadi alasan utama pembaruan KBLI. Aktivitas platform digital, layanan kesehatan berbasis aplikasi, podcast, perdagangan karbon, hingga konten digital kini diklasifikasikan lebih rinci.

“Jadi penerbitan, penyiaran, produksi, dan juga di sini ada pemrograman. Karena ada ekspansi dari struktur ekonomi kita yang berubah di situ,” terangnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info