Apa itu KDRT? KDRT adalah singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga. Secara sederhana, KDRT artinya segala tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.
Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PKDRT menerangkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Apa penyebab KDRT? Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi pelaku, seperti kemiskinan, gangguan psikologis, pengalaman masa lalu, dan lain sebagainya. Akan tetapi, apa pun faktor yang melatarbelakanginya, tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan pun dimaklumi.
Baca Juga:
- Kendala Penyelesaian Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online dan KDRT
- IFLC Komitmen Tangani Korban Kekerasan Secara Pro Bono
- Dualisme Hukum Pencatatan Perkawinan dan Perlindungan Anak
Bentuk-Bentuk KDRT
KDRT tidak melulu berupa kekerasan fisik semata. Jika digolongkan, ada empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk yang dimaksud adalah sebagai berikut.
- Kekerasan fisik
Bentuk kekerasan pada kondisi fisik korban. Mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Contohnya, tamparan, pukulan, penganiayaan, dan lain sebagainya.
- Kekerasan psikis
Bentuk kekerasan pada kondisi psikologis. Dampaknya, membuat korban merasa ketakutan, tidak percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan penderitaan lainnya. Contohnya, bullying, gaslighting, dan lain sebagainya.
- Kekerasan seksual
Bentuk kekerasan dalam konteks seksual. Meski sudah memiliki hubungan yang sah, seperti halnya suami istri, pemaksaan hubungan seksual adalah dilarang dan termasuk dalam bentuk kekerasan.
- Penelantaran rumah tangga
Tindakan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pembatasan atau larangan untuk bekerja yang layak sehingga korban berada di bawah kendali seseorang dan mengakibatkan ketergantungan ekonomi juga termasuk dalam penelantaran rumah tangga.
Dampak KDRT
Jika terjadi kekerasan dalam sebuah rumah tangga, istri yang kerap mengalami kekerasan bukanlah satu-satunya korban. Sebab, secara tidak langsung, anak yang berada di rumah pun ikut menjadi korban.
Baquandi dalam Modul Kekerasan dalam Rumah Tangga menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan banyak dampak yang merugikan. Dampak bagi istri atau korban adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, merasa tidak berdaya, merasa ketergantungan pada suami meski telah disiksa, stres pascatrauma, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri.
Sementara itu, bagi anak, dampaknya, antara lain kemungkinan terjadi kekerasan pada anak di kemudian hari, adanya peluang anak untuk bersikap kasar pada orang lain, depresi, kemungkinan imitasi kekerasan pada pasangannya nanti, hingga perasaan takut yang berkepanjangan.
Terkait anak,Marianne Jamesmenerangkan bahwa kekerasan rumah tangga tidak hanya berdampak pada emosi dan perilaku kemudian hari, namun juga berkenaan dengan kemampuan kognitif, kemampuan memecahkan masalah, hingga perilakunya dalam mengatasi masalah.
Sanksi Hukum KDRT
Sanksi hukum bagi pelaku KDRT diatur dalam UU PKDRT. Sanksi yang mengintai pelaku kekerasan rumah tangga disesuaikan dengan jenis kekerasan yang dilakukannya.
1. Hukuman KDRT bagi Kekerasan Fisik
Pasal 44 UU PKDRT jo. UU 1/2026 menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta).
Kemudian, apabila korban jatuh sakit atau mengalami luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30 juta. Namun, jika korban meninggal akibat kekerasan itu, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta.
Selanjutnya, jika kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp5 juta.
2. Hukuman KDRT bagi Kekerasan Psikis
Ketentuan Pasal 45 UU PKDRT jo. UU 1/2026 menerangkan bahwa kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III (Rp50 juta).
Sementara itu, dalam hal kekerasan psikis dilakukan oleh suami atau istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak kategori II (Rp10 juta).
3. Hukuman KDRT bagi Kekerasan Seksual
Ketentuan Pasal 46 UU PKDRT jo. UU 1/2026 menerangkan bahwa perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak kategori VII (Rp5 miliar).
Kemudian, diterangkan Pasal 47 UU PKDRT jo. UU 1/2026 bahwasetiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VII (Rp5 miliar).
Lalu, apabila korban mendapat luka yang tidak bisa disembuhkan, mengalami gangguan kejiwaan sekurang-kurangnya selama empat minggu terus-menerus atau satu tahun tidak berturut turut, keguguran, atau mengakibatkan gangguan alat reproduksi, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp25 juta dan denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar).
- Hukuman KDRT bagi Penelantaran Rumah Tangga
Berdasarkan Pasal 49 UU PKDRT jo. UU 1/2026, pelaku penelantaran rumah tangga dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III (Rp50 juta).
Melaporkan Kasus KDRT ke Polisi
Penting untuk diketahui bahwa UU PKDRT tidak hanya memuat sanksi bagi pelaku KDRT, namun juga memuat perlindungan yang diberikan kepada korban.
Lalu, korban KDRT lapor ke mana? Korban pada dasarnya berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Selain itu, korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkannya kepada kepolisian.
Dalam 1 x 24 jam setelah menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban. Setelah perlindungan sementara diberikan, nantinya kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan kepada pengadilan.
Dalam memberikan perlindungan terhadap korban, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!
















