Keadilan Sosial, Kesejahteraan Sosial, dan Keuangan Negara

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dasar yang paling mendasar bagi pembentukan dan penyelenggaraan negara Indonesia merdeka. Ia juga sekaligus tujuan yang paling dekat, sehingga rumusannya dalam Pembukaan UUD 1945 didahului “...dan dengan mewujudkan suatu…”.

Keadilan sosial di sini bermakna ketika seluruh rakyat Indonesia sanggup berkontribusi dalam penyelenggaraan negara sesuai kemampuan masing-masing, sehingga menerima manfaat dari keberadaan negara itu pula sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi, bukan sekadar keadilan ekonomi, melainkan keadilan sipil, politik, ekonomi, dan sosial-budaya sekaligus.

Perlu ditekankan lebih dulu, bahwa negara dalam hal ini bukan dalam paradigma Westphalian yaitu negara dan rakyat adalah dua entitas berbeda yang saling berbeda kepentingan. Negara di dalam hal ini dengan paradigma integralis yaitu totalitas atau penjumlahan dari seluruh rakyat.

Baca juga:

• Degradasi Konsep Negara Hukum Lewat Politik Dinasti
• Ini Alasan Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Secara Singkat

Negara ini diselenggarakan untuk (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia (world order) yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Empat tujuan di atas tidak dapat dipisahkan dari hakikat keberadaan negara Indonesia yang dibentuk oleh seluruh rakyat Bangsa Indonesia. Berkat kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa bangsa ini berjuang mencapai kemerdekaannya. Untuk mencegah agar kemerdekaan itu tidak hilang, maka penjajahan dalam bentuk apa pun di atas dunia ini harus dihapuskan.

Penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan-tujuan di atas didasarkan pada (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan dengan mewujudkan suatu (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesejahteraan Sosial

Sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa, diatur dalam UUD 1945 Bab X mengenai siapakah warga negara Indonesia (Pasal 26) yang memiliki hak-hak sipil dan politik (Pasal 27.1), yakni, kesamaan derajat di muka hukum dan pemerintahan; serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Pasal 27.2), yakni, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang manusiawi.

Setelah itu terdapat Pasal 28 mengenai jaminan atas kemerdekaan berserikat (freedom of association) dan berkumpul (freedom of assembly), mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (freedom of speech/ expression) yang sejatinya merupakan bentuk hak sipil dan politik warga negara ketika berseberangan dengan hukum dan pemerintahan.

Kemudian, Pasal 29, setelah menegaskan berimannya seluruh rakyat –dan karena itu juga negara Indonesia– kepada Tuhan Yang Maha Esa (ayat 1), menjamin kebebasan beragama (freedom of religion/ religious liberty) tidak saja bagi warga negara Indonesia tetapi juga siapapun yang berdiam di wilayah Indonesia sebagai penduduk (ayat 2).

Selanjutnya, UUD 1945 juga mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara (Pasal 30), pendidikan dalam arti formal (Pasal 31), dan pendidikan informal dalam bentuk pengembangan kebudayaan nasional (Pasal 32).

Pasal-pasal 27 sampai dengan 32 ini pada dasarnya adalah petunjuk bagi penyelenggara negara dan pemerintahan, sekaligus jaminan hukum bagi warga negara dan penduduk, dalam mencapai tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan ini sesungguhnya merupakan sisi batiniah/ kejiwaan dari tujuan “memajukan kesejahteraan umum” atau kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan lirik lagu kebangsaan “bangunlan jiwanya, bangunlah raganya”.

Barulah, dalam rangka “membangun raga” diatur dalam Bab XIV Kesejahteraan Sosial ketentuan mengenai (Pasal 33.1) kewajiban negara untuk merencanakan perekonomian (economic planning) sedemikian rupa sehingga semua usaha di lapangan perekonomian seakan-akan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga besar rakyat Bangsa Indonesia.

Demi menjamin terlaksananya hal tersebut, negara harus menguasai –artinya, (i) merumuskan kebijakan (policy), (ii) menetapkan undang-undang (legislation), (iii) menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaannya (regulation), (iv) mengelola sebagai implementasi dari peraturan pelaksanaan (management/ implementation), dan, (v) mengawasi (supervision)– sektor-sektor perekonomian yang (1) penting (strategis) bagi negara; dan, (2) menguasai hajat hidup orang banyak (Pasal 33.2).

Sebagai bagian terpenting dari komitmen mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka diperintahkan kepada negara untuk (1) menguasai –dalam arti yang sama dengan di atas– seluruh bentuk sumber daya alam (SDA) yang terdapat dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia; dan, (2) memastikan melalui penguasaan itu, bahwa pemanfaatan SDA tersebut benar-benar memakmurkan rakyat yang tinggal di/ mendiami sebidang tanah atau perairan tempat SDA itu berada, dan menggantungkan hidup sepenuhnya pada sebidang tanah atau perairan itu (Pasal 33.3).

Para Pendiri Negara mewanti-wanti bahwa ketiga prinsip inilah yang akan “memajukan kesejahteraan umum” atau kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya ideologi “efisiensi” yang diusung amandemen keempat UUD 1945 (Pasal 33.4) harus ditolak, termasuk memasukkan frasa “Perekonomian Nasional” ke dalam judul Bab XIV Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan sosial sentral posisinya bagi rakyat Indonesia, sebagai tujuan negara dan cita-cita rakyat. Jangan sampai dimaknai, kesejahteraan sosial adalah efek atau akibat dari pengelolaan perekonomian nasional: “jika perekonomian nasional bertumbuh, maka dengan sendirinya kesejahteraan sosial akan terwujud” (trickle down effect).

Nyatanya, mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan sumber daya hanya pada unit-unit produksi yang efisien terbukti melebarkan kesenjangan, alih-alih mewujudkan kesejahteraan apalagi keadilan sosial.

Demikian pula, Pasal 33.5 hasil amandemen keempat juga harus ditolak, karena ketiga prinsip di atas harus mewujud dalam norma-norma peraturan perundang-undangan di segala bidang kehidupan berbangsa bernegara, bukan hanya dalam bidang “ekonomi”.

Prof. Sri-Edi Swasono berpendapat, Indonesia bukan sekadar welfare state yang bertugas menyelenggarakan tunjangan kesejahteraan (welfare provision) dan jaminan sosial (social security), melainkan, lebih dari itu, suatu workfare state, yang bertugas menjamin seluruh rakyat Indonesia bekerja dan menciptakan kesejahteraannya sendiri. Itulah sebabnya ketentuan-ketentuan dari Pasal 27 sampai 33 berbunyi demikian.

Dalam kerangka UUD 1945, yang berhak atas tunjangan kesejahteraan hanyalah (i) fakir, yakni orang yang tidak bekerja; (ii) miskin, yakni orang yang pekerjaannya tidak memberi penghidupan yang layak; dan (iii) anak terlantar, yakni anak-anak dari para fakir dan miskin (Pasal 34). Sama seperti Pasal 33, Pasal 34 ini memuat prinsip konstitusional.

Dalam suatu undang-undang dasar yang “singkat dan supel”, amandemen keempat terhadap Pasal 34 yang mengatur mengenai jaminan sosial, layanan umum dan kesehatan, bukanlah merupakan prinsip konstitusional, sehingga seharusnya diatur dalam undang-undang saja.

Keuangan Negara

Keuangan negara juga memainkan peran penting dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pengelolaan keuangan publik, negara dapat memeratakan kesejahteraan melalui redistribusi dan realokasi.

Dalam teks asli UUD 1945, semua perihal mengenai keuangan negara diatur dalam Bab VIII Keuangan Negara, yang hanya berisi satu pasal, yakni Pasal 23, yang terdiri dari lima ayat. Amandemen ketiga UUD 1945 sudah tepat ketika mengatur mengenai pajak dan pungutan lain, macam dan harga mata uang, pemeriksaan keuangan negara, bank sentral, dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai keuangan negara dalam pasal-pasal tersendiri. Amandemen ketiga juga menambahkan satu bab tersendiri untuk Badan Pemeriksa Keuangan, yakni Bab VIIIA yang berisi pasal-pasal 23E, 23F, dan 23G.

Akan tetapi, meski berada di luar bahasan mengenai keuangan negara, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah yang memberikan pertimbangan mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) bertentangan tidak saja dengan sistematika UUD 1945 tetapi juga cita-negara (staatsidee) Indonesia secara keseluruhan.

Perlu ditekankan di sini, pendirian DPD pada dasarnya berakar pada kegagalan untuk memahami sistem pemerintahan negara asli yang dirancang oleh Para Pendiri Republik, khususnya mengenai sentralitas MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Akhirnya, sekadar dicomot contoh dari Amerika Serikat yang lembaga perwakilan rakyatnya terdiri dari dua kamar, senat yang mewakili negara bagian dan kongres yang langsung mewakili konstituen.

Keberatan lain terhadap amandemen ketiga di seputar keuangan negara juga tidak berkaitan langsung dengan keuangan negara itu sendiri, tetapi lebih pada struktur ketatanegaraan, yakni mengenai Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Keberatan utama adalah ketentuan bahwa BPK memiliki perwakilan di provinsi-provinsi.

BPK adalah sebuah lembaga negara (staatsorgan). Salah satu ciri dari lembaga negara –yang membedakannya dari lembaga pemerintahan (bestuursorgan)– adalah ia berkedudukan di ibukota negara dan tidak memiliki cabang di daerah-daerah.

Selain itu, BPK melakukan pemeriksaan keuangan negara secara ex post, eksternal dan terkonsolidasi, artinya setelah semua APBN telah direalisasikan dan laporannya dikumpulkan dari seluruh penggunanya. Bila mata-mata anggaran masih sedang direalisasikan, maka pengawasan dilakukan secara internal oleh inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Di samping itu, berbagai ketentuan mengenai BPK dalam Bab VIIIA hasil amandemen ketiga dirasa terlalu rinci untuk berada dalam undang-undang dasar. Seharusnya, ketentuan-ketentuan itu diatur dalam undang-undang biasa saja.

Dalam amandemen ketiga ketentuan-ketentuan mengenai BPK diatur dalam bab tersendiri dengan alasan BPK merupakan salah satu lembaga negara. Alasan ini dapat dikritisi, karena BPK pada kenyataannya bekerja secara melekat pada fungsi pengawasan DPR, yakni, menilai kinerja keuangan negara. Jadi, sudah tepat sebenarnya ketentuan mengenai BPK berada dalam bab mengenai keuangan negara

Sebagai tambahan, redaksi asli Pasal 23 memang terasa minimalis, sedangkan keterangan mengenainya dalam Penjelasan terasa panjang lebar. Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUK), keuangan negara memang merupakan topik tersendiri yang dibahas oleh suatu panitia tersendiri.

Tampaknya, sampai pada 18 Agustus 1945 ketika UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), hasil kerja Panitia Keuangan Negara BPUP ini belum sempat dikonsolidasikan ke dalam keseluruhan teks UUD 1945, bahkan mungkin juga belum sempat dibahas secara memadai.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan ini, maka sebaiknya Bab VII Keuangan Negara, Pasal 23 teks asli memang harus diamandemen, namun perubahan itu seyogianya sebagai berikut.

Pasal 23 (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Pasal 23D (1) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. (2) Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 23E Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

*)Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc., Dosen Hukum Adat dan Hukum Administrasi Negara FHUI, Peneliti di Amsterdam Institute for Social Science Research.