Keamanan dan ketahanan siber merupakan isu prioritas bagi seluruh negara seiring pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas publik. Sayangnya, regulasi keamanan dan ketahanan siber di Indonesia belum didukung oleh payung hukum yang memadai sehingga belum memberi rasa aman pada ekosistem digital di Indonesia. Sehingga, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber perlu tetap dilanjutkan dengan melibatkan partisipasi aktif publik atau Public Private Dialogue (PPD) dalam penyusunannya.
Menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan, adanya kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan selama masa pandemi Covid-19 telah membawa perubahan dalam perilaku konsumen serta mempercepat transformasi digital Indonesia.
“Berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, CIPS mendorong pemerintah dan DPR untuk meneruskan pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dan melibatkan pihak swasta dan publik dalam pembahasannya. Masukan dan best practice dari semua stakeholder sangat dibutuhkan untuk menciptakan RUU yang mampu merespons permasalahan dan mengakomodir kepentingan semua pihak,” jelas Pingkan, Rabu (21/4).
Dia menambahkan penyusunan RUU Kemanan dan Ketahanan Siber juga diperlukan mengingat jumlah pengguna internet bertambah pesat saat pandemi Covid-19. Namun, peningkatan lalu lintas internet juga telah menarik pelaku kriminal siber dan berakibat pada meningkatnya kasus serangan siber di Indonesia. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperlihatkan bahwa antara Januari-April 2020 terekam setidaknya sekitar 88 juta kasus kejahatan siber, seperti percobaan penipuan (phising), serangan malware, dan pengumpulan informasi ilegal.
Pingkan menjelaskan, penanganan ancaman kejahatan siber tidak berjalan optimal karena saat ini payung hukum keamanan dan ketahanan siber terpecah di beberapa kementerian. Kurangnya payung hukum yang komprehensif menyebabkan tanggung jawab tidak terkoordinasi dengan baik sehingga berpotensi menyebabkan tertundanya respons pemerintah terhadap ancaman siber yang meningkat. (Baca: Peringati Harkonas, Perlindungan Konsumen E-Commerce Jadi Sorotan Utama)
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang dipelopori oleh Badan Legislasi DPR pada Mei 2019 seharusnya sudah disahkan menjadi Undang-Undang pada September 2019. Jika disahkan, Indonesia akan menjadi negara keempat ASEAN yang memiliki UU keamanan siber setelah Singapura, Malaysia dan Thailand.
Penelitian CIPS memperlihatkan bahwa keamanan siber mencakup praktik, tindakan, dan upaya melindungi ekosistem siber dan aset perusahaan dan pengguna, dari serangan berbahaya yang bertujuan mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi atau data. Aset-aset yang dimaksud, termasuk tapi tidak terbatas pada, perangkat komputasi yang saling terhubung, infrastruktur penting, server, jaringan, dan informasi yang disimpan atau ditransmisikan dalam ekosistem siber.
Untuk mendapatkan RUU yang responsif dan mengakomodir kepentingan semua pemangku kepentingan,CIPS merekomendasikan antara lain perlunya Public-Private Dialogue (PPD) dalam pembahasan RUU. DPR dan BSSN harus terlibat ketika mendiskusikan RUU ini. PPD terbukti membantu pertukaran informasi dan pengalaman yang relevan, membuat kebijakan lebih tepat sasaran dan bisa dilaksanakan dengan baik, serta didukung oleh pemangku kepentingan secara luas.
Selanjutnya perlu revisi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber agar peran, tanggung jawab dan pihak mana saja yang terkait dalam mengatasi ancaman keamanan siber terdefinisikan dengan jelas.
CIPS juga merekomendasikan agar DPR melibatkan swasta dalam diskusi RUU Keamanan Siber. Tanpa melibatkan swasta, dikhawatirkan RUU akan mengandung aturan restriktif dan merugikan bagi proses inovasi produk dan layanan, seperti adanya kewajiban sertifikasi, akreditasi, dan persetujuan dari BSSN untuk mengembangkan layanan dan produk. Selain itu, persyaratan kandungan lokal juga menambah risiko keamanan siber Indonesia jika tidak diperhitungkan dengan baik.
Sebelumnya, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber mendapat kritik keras karena dalam perumusannya pada 2019 minim partisipasi publik. Sehingga, RUU tersebut dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional tahun 2020 dan 2021.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menegaskan agar upaya memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi agenda prioritas pemerintah. Terlebih lagi ancaman keamanan siber dan tuntutan kemajuan teknologi terus membanyang-bayangi di era digitalisasi saat ini.
"Kalau jaringan internetnya tidak ada yang melindungi, tidak memiliki kedaulatan di dunia siber, kita tidak akan bisa maju. Di era digitalisasi ini, di dunia siber kita tidak memiliki kekuatan yang cukup pasti ini akan menjadi hambatan kemajuan kita kedepanya," papar Dave saat rapat kerja Komisi I dengan Kepala BSSN Hinsa Siburian beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2) seperti dikutip dari situs resmi DPR RI.
Menurutnya kemajuan teknologi digital harus terus diupayakan oleh segenap elemen bangsa, dan bangsa Indonesia jangan sampai tertinggal. "Ancaman terus meningkat, teknologi terus maju, sekarang ini kita memasuki industri 4.0 tetapi sekarang sudah persiapan memasuki 5.0 di negara Eropa Barat dan Amerika banyak yang menolak 5G mau langsung jump ke 6G. Sedangkan Indonesia yang 4.G saja belum 100 persen," ungkap Dave.
Dia menjelaskan tugas BSSN yang sangat penting, oleh sebab itu lembaga ini harus mendapat dukungan dari segi anggaran dan landasan hukum yang kuat. Dia menganalogikan, kondisi BSSN yang punya tanggung jawab tinggi tetapi persenjataan masih minim.
"BSSN terdepan dalam melindungi dunia siber kita, dengan dipotong terus anggarannya, lalu berdampak pada kemampuan dan kekuatannya. Bagaimana kita bisa menghadapi ancaman di dunia siber, kalau misalnya kekuatanya dikurangi, ditambah lagi status hukumnya, kekuatan hukumnya masih setengah-setengah," jelas Dave.
Dia juga mengungkapkan, di awal 2020 bahkan di penghujung 2019 DPR RI dan Pemerintah sudah semangat-semangatnya membahas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan juga Undang-Undang Keamanan Siber. Akan tetapi karena situasi pandemi Covid-19 dan kondisi politik, Undang-Undang Keamanan Siber mental dari daftar prioritas.
"Kepala BSSN dan wakilnya agar melobi Kemenkumham dan juga Setneg untuk memberikan konsen pada landasan badan ini. Mengingat di era pandemi ini segala sesuai work from home, school from home, everything from home, jadi harus menggunakan jaringan internet," ujar Dave.
















