DJBC menggugat Yuhelson dan Nuzul Hakim, dua kurator yang bertugas mengurus aset-aset Bosaeng Jaya setelah perusahaan itu dinyatakan pailit. “Menolak permohonan pemohon,” kata ketua majelis hakim, Mas’ud, dalam pembacaan putusan di PN Pusat, Senin (27/4).
Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan bahwa syarat formil dari pengajuan gugatan tidak terpenuhi karena sudah melewati tenggat waktu. Seharusnya, Bea Cukai selaku kreditur mengajukan keberatan paling lambat lima hari terhitung sejak pengumuman boedel pailit Bosaeng Jaya di media massa. Majelis mengacu kepada Pasal 192 dan 193 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) serta penetapan Hakim Pengawas untuk mengoreksi daftar pembagian aset Bosaeng Jaya.
Pasal 192 UU Kepailitan menyatakan daftar pembagian yang disetujui Hakim Pengawas wajib disediakan dan diumumkan di media massa. Waktunya mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian. Pasal 15 ayat (4) menegaskan waktu pengumuman paling lambat 5 hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit.
Kalau ada kreditor yang keberatan atas daftar pembagian bodel pailit yang disusun kurator dan disahkan Hakim Pengawas, ada hak mengajukan keberatan. Hak kreditor mengajukan keberatan itu diatur dalam Pasal 193 UU Kepailitan. Surat keberatan itu disertai alasan diajukan kepada panitera pengadilan.
Menanggapi putusan majelis, Kuasa Hukum tim kurator M. Prasetio menegaskan bahwa pembagian tagihan sudah dilakukan sesuai dengan jumlah aset yang dimiliki oleh Bosaeng Jaya. Lagipula, keberatan tersebut sudah kadaluarsa. “Proses kepailitan Bosaeng Jaya sudah selesai. Kalau ada pihak yang keberatan, kami tetap tanggapi,” kata Prasetio usai persidangan. Pihak perwakilan dari Bea Cukai enggan memberikan komentar. “Nanti ya, nanti,” ujarnya sambil berlalu.
Gugatan berawal dari pailit Bosaeng Jaya pada Agustus 2014 lalu. Bea cukai memiliki tagihan yang telah diverifikasi sebesar Rp1,4 miliar kepada Bosaeng Jaya. Tagihan tersebut muncul dari bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRA) perusahaan pembuat sepatu tersebut. DJBC baru mendapatkan pembayaran tagihan tersebut pada 3 Maret 2015. Namun, tagihan yang diterima hanya senilai Rp700 juta.
Sebelumnya, Kuasa hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta Pusat Wahyu Kurniawan mengatakan tim kurator debitur belum melunasi tagihan yang telah diajukan saat proses kepailitan. Adapun, nilai tagihan yang telah diakui senilai Rp1,4 miliar.
Saat itu, Prasetio juga mengatakan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh DJBC sudah daluarsa. Keberatan paling lambat diajukan selang 5 hari setelah pembagian hasil penjualan aset diumumkan di media massa. Tim kurator sudah mengumumkan boedel pailit pada 27 Februari 2015.
Karena tak ada keberatan, maka lima hari setelah pengumuman tersebut aset Bosaeng Jaya langsung dibagikan kepada para kreditur secara proporsional dan proses kepailitan dinyatakan telah berakhir. Proses pemberesan sudah selesai seiring dengan sudah mengikatnya pembagian hasil lelang boedel pailit.
Prasetio mengakui sudah ada mediasi sebelumnya. Tim kurator juga telah memaparkan bahwa nilai aset debitur tidak mencukupi untuk melunasi seluruh tagihan kreditur yang mencapai Rp130 miliar. Namun, pihak DJBC tetap bersikukuh untuk mengajukan keberatannya.
Boedel yang dimiliki Bosaeng hanya berupa sebuah pabrik beserta mesin-mesin produksi sepatu. Prasetio menuturkan seluruh aset tersebut telah berhasil dijual dengan nilai sebesar Rp50 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan tim kurator yakni senilai Rp80 miliar.
















