Keberhasilan Implementasi KUHP Baru Harus Dilihat Secara Holistik
Terbaru

Keberhasilan Implementasi KUHP Baru Harus Dilihat Secara Holistik

Mulai dari penegakan hukum yang ideal dengan mensyaratkan integritas aparat penegak hukum yang baik, pemerintah yang bersih, serta pemenuhan kesejahteraan masyarakat oleh negara demi menekan angka kriminalitas secara struktural.

Aditya Fajar Indrawan
Bacaan 3 Menit
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Jember, Sabtu (20/6). Foto DIT
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Jember, Sabtu (20/6). Foto DIT

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru terus memicu diskusi mendalam di kalangan praktisi hukum dan akademisi. Dalam acara Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif (Perisai) episode-16 bertajuk “Badilum Goes to Universitas Jember” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ), turut hadir sejumlah tokoh hukum yang menyoroti kesiapan institusi peradilan serta peta uji materiil undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA), Suharto, menyoroti secara khusus tantangan nyata yang dihadapi para penegak hukum di lapangan terkait pemberlakuan regulasi baru ini. Menurutnya, peralihan ke hukum pidana nasional yang baru memerlukan kesiapan yang matang agar tidak menimbulkan hambatan prosedural.

“Dalam konteks itulah, Mahkamah Agung mengidentifikasi beberapa celah yang paling mendesak untuk diisi,” ujar Suharto saat menegaskan pentingnya langkah antisipatif dari pihak MA guna memastikan standardisasi pemahaman aparat peradilan, Sabtu (20/6/2026).

Baca juga:

Jalannya diskusi sarasehan juga membedah potret buram penegakan hukum saat ini. Dekan FH UNEJ Prof. I Gede Widhiana Suarda, menyatakan bahwa potret penegakan hukum di Indonesia saat ini dinilai masih memiliki "rapor merah," ditandai dengan banyaknya kasus pemeriksaan pejabat negara, mulai dari eks-menteri hingga pejabat program Makan Bergizi Gratis (MBG/BGN).

Menurutnya, keberhasilan implementasi KUHP Baru tidak bisa hanya mengandalkan teks undang-undang semata, melainkan harus dilihat secara holistik. Penegakan hukum yang ideal mensyaratkan integritas Aparat Penegak Hukum (APH) yang baik, pemerintah yang bersih, serta pemenuhan kesejahteraan masyarakat oleh negara demi menekan angka kriminalitas secara struktural.

Di sisi lain, Ahli Hukum Pidana, Prof. Harkristuti Harkrisnowo mengingatkan bahwa integritas tersebut tidak berdiri sendiri. "Integritas aparat tentunya tergantung dari infrastruktur yang ada. Karena kalau infrastrukturnya sangat kurang memadai, saya kira akan sulit juga untuk menjalankan KUHP," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info