Keberhasilan Implementasi KUHP Baru Harus Dilihat Secara Holistik
Terbaru

Keberhasilan Implementasi KUHP Baru Harus Dilihat Secara Holistik

Mulai dari penegakan hukum yang ideal dengan mensyaratkan integritas aparat penegak hukum yang baik, pemerintah yang bersih, serta pemenuhan kesejahteraan masyarakat oleh negara demi menekan angka kriminalitas secara struktural.

Aditya Fajar Indrawan
Bacaan 3 Menit

Pola ini menjadi krusial mengingat KUHP Baru membawa banyak strategi hukum yang mengedepankan alternatif pidana di luar penjara, yang membutuhkan dukungan fasilitas pendukung serta perubahan paradigma dari retributif (pembalasan) menjadi korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Catatan Judicial Review KUHP Baru

Sebagai salah satu penyusun hukum pidana nasional, Prof. Tuti memaparkan dinamika penolakan publik terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversial melaui jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Tercatat terdapat 31 gugatan uji materiil yang diajukan oleh masyarakat sipil ke MK.

Namun hingga kini, belum ada satu pun pasal dalam KUHP Baru yang dibatalkan oleh MK. Dari total gugatan tersebut, 22 perkara telah diputus dengan amar tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) dan ditolak seluruhnya, 5 gugatan ditarik kembali oleh pemohon, dan 4 sisanya masih dalam proses pemeriksaan.

Gugatan yang diajukan masyarakat umumnya menyasar isu krusial seperti ancaman terhadap kebebasan berekspresi, kriminalisasi kritik terhadap pemerintah, frasa pasal yang dianggap multitafsir (seperti pasal penghinaan, penghasutan, dan tindak pidana korupsi), hingga keberatan atas pelanggaran hak privasi warga negara pada pasal perzinaan dan kohabitasi.

“Ya meskipun MK pernah tidak konsisten menerapkan doktrin ini seperti pada putusan nomor 90 yang tidak perlu dijelaskan tapi semua pasti sudah tahu,” tutur Prof. Tuti.

Meskipun belum terkonfirmasi, tapi Prof. Tuti menduga MK menganggap hal-hal terkait perbuatan yang dikriminalisasi, formulasi unsur tindak pidana, ancaman pidana atau tindakan dan sistem pemidanaan adalah domain pembuat undang-undang dalam hal ini legislatif.

“Nampaknya MK berpendapat jika terlalu mudah membatalkan pasal-pasal dalam undang-undang maka MK berpotensi menjadi pembentuk undang-undang pasif, selain itu tidak mudahnya MK mengabulkan judicial review mungkin dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kewenangan kekuasaan negara antara eksekutif, legislatif dan yudikatif,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info