Kebijakan Integratif Mengatasi Darurat Sampah
OPINI

Kebijakan Integratif Mengatasi Darurat Sampah

Pada akhirnya, reformasi pengelolaan sampah telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional yang memerlukan dukungan kebijakan, hukum, regulasi, kelembagaan, dan tata kelola yang semakin kuat dan operasional.

•Bacaan 6 Menit

Indonesia tidak mengalami kekurangan regulasi dalam sektor persampahan. Selama hampir dua dekade terakhir, pemerintah telah membangun kerangka hukum yang relatif lengkap mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perpres Jakstranas), hingga berbagai peraturan teknis di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta regulasi-regulasi lain yang berada dalam ekosistem hukum persampahan.

Hukumonline
Hukumonline

Namun, kelengkapan regulasi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Persoalan sampah terus muncul secara berulang dan bahkan berkembang menjadi situasi darurat di berbagai daerah. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025 menunjukkan bahwa dari timbulan sampah sekitar 29,99 juta ton per tahun pada 282 kabupaten/kota, hanya sekitar 32,32 persen yang berhasil dikelola. Sementara sisanya masih berada dalam kategori tidak terkelola. Upaya pengurangan sampah di sumber juga masih sangat rendah yakni hanya mencapai 2,09 persen. Kondisi tersebut diperburuk dengan masih dominannya praktik open dumping pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekitar 9,05 juta ton sampah yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah nasional masih jauh dari kondisi ideal.

Fenomena darurat sampah yang terjadi di berbagai daerah memperlihatkan bahwa persoalan persampahan tidak lagi bersifat lokal dan insidental. Misalnya, krisis pengelolaan sampah yang terjadi di Bandung Raya pasca gangguan operasional TPA Sarimukti ditandai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 658/Kep.579-DLH/2023 tentang Penetapan Status Darurat Sampah Bandung Raya dan kondisi darurat pengelolaan sampah di Tangerang Selatan melalui Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 00.1.17.3/Kep.500-Huk/2025 tentang Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah, serta meningkatnya tekanan terhadap kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang memaksa Gubernur DKI Jakarta mengambil langkah kebijakan melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Bahkan sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2567 Tahun 2025 tentang Daerah dengan Kedaruratan Sampah.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masalah utama pengelolaan sampah nasional bukan semata-mata terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada tantangan tata kelola dalam menerjemahkan berbagai ketentuan hukum ke dalam sistem pengelolaan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Darurat sampah yang terjadi di berbagai daerah sudah semestinya dibaca sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran terhadap kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah.

Intervensi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Arah kebutuhan reformasi pengelolaan sampah sesungguhnya telah diidentifikasi dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (UU RPJPN 2025-2045) menempatkan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir sebagai salah satu bagian Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers).

Lebih lanjut, UU RPJPN 2025-2045 mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar yang selama ini menghambat pengelolaan sampah, antara lain: 1) rendahnya perilaku masyarakat dan produsen dalam menangani dan mengurangi sampah; 2) kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang terpadu dan berwawasan lingkungan serta belum maksimalnya pemanfaatan infrastruktur eksisting; 3) belum adanya pengaturan non-virgin material; 4) tata kelola persampahan yang tumpang tindih antar urusan dan belum terlaksananya fungsi regulator, operator, dan pengawas; 5) rendahnya komitmen pemerintah daerah yang terlihat dari minimnya regulasi dan alokasi belanja daerah; 6) belum adanya regulasi payung untuk penerapan ekonomi sirkuler dalam pengelolaan sampah; 7) belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan nonrumah tangga; 8) belum adanya regulasi bagi produsen untuk pendaur ulangan sampah melalui penarikan kembali sampah; 9) terbatasnya opsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah; 10) belum mantapnya penegakan hukum, serta pemberian sanksi dan kompensasi; 11) pengelolaan sampah rumah tangga, sampah nonrumah tangga, dan sampah spesifik yang belum terpadu dan terintegrasi; 12) prinsip polluter pays principle belum diterapkan secara optimal termasuk penerapan volume based fee, dan perhitungan retribusi sampah yang belum memperhitungkan pemenuhan total biaya; 13) minimnya bauran pendanaan; dan 14) belum baiknya pengkategorian dan pendataan sampah.

Temuan dalam UU RPJPN 2025-2045 tersebut kemudian diterjemahkan lebih operasional dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Perpres RPJMN 2025-2029) yang menempatkan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan nasional. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menegaskan perlunya pembagian kewenangan yang lebih jelas, penguatan kelembagaan, penyusunan rencana induk pengelolaan sampah yang layak secara finansial, pemisahan fungsi regulator dan operator, penguatan pembiayaan persampahan, pengelolaan aset, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Perpres RKP 2026) yang menjadikan pengelolaan sampah terpadu sebagai salah satu Direktif Presiden. Dengan demikian, agenda reformasi persampahan sejatinya telah memiliki landasan yang kuat dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Tantangannya saat ini adalah bagaimana memastikan berbagai agenda tersebut dapat diterjemahkan ke dalam instrumen hukum, kelembagaan, dan tata kelola yang operasional.

Perlunya Strategi Pengelolaan Sampah Terintegrasi         

Berbagai intervensi kebijakan yang telah dirumuskan dalam UU RPJPN 2025-2045, Perpres RPJMN 2025-2029, dan Perpres RKP 2026 menunjukkan bahwa negara telah memiliki arah transformasi pengelolaan sampah yang relatif komprehensif. Tantangan yang dihadapi saat ini bukan lagi pada ketiadaan visi atau arah kebijakan, melainkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa agenda reformasi tersebut dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam instrumen regulasi, kelembagaan, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan yang efektif. Sehingga, pemutakhiran kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah perlu diarahkan tidak hanya untuk menjawab berbagai tantangan persampahan pasca-2025, tetapi juga untuk memperkuat implementasi agenda reformasi tata kelola persampahan nasional yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Pertama, perlu melakukan pemutakhiran terhadap Perpres Jakstranas. Selain karena target pengurangan dan penanganan sampah yang diatur berakhir pada tahun 2025. Substansinya juga perlu disesuaikan dengan arah pembangunan nasional terbaru. Pemutakhiran Jakstranas tidak hanya dimaksudkan untuk menetapkan target baru pasca-2025, tetapi juga untuk mengintegrasikan agenda reformasi pengelolaan sampah sebagaimana diarahkan dalam UU RPJPN 2025-2045 dan Perpres RPJMN 2025-2029.

Kedua, perlu percepatan penyusunan dan penetapan Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana telah diarahkan dalam Perpres RPJMN 2025-2029. Regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat penataan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat pusat dan daerah, memperjelas pembagian fungsi regulator, operator, dan pengawas, serta membangun model penyelenggaraan layanan persampahan yang lebih profesional, akuntabel, dan layak secara finansial. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul terkait pengelolaan aset sarana dan prasarana persampahan serta koordinasi lintas sektor.

Ketiga, perlu memastikan keterhubungan antara dokumen perencanaan pembangunan dan pembentukan regulasi sektor persampahan. Berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam UU RPJPN 2025-2045, Perpres RPJMN 2025-2029, dan Perpres RKP 2026 perlu diterjemahkan secara konsisten ke dalam kerangka regulasi nasional maupun daerah. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pembentukan regulasi, pelaksanaan program, dan pengawasan pembangunan, sehingga agenda reformasi persampahan tidak berhenti pada tingkat perencanaan.

Keempat, pemerintah perlu membangun mekanisme dukungan hukum dan kebijakan yang responsif terhadap proyek prioritas persampahan. Pengembangan sistem pengelolaan sampah regional, fasilitas pengolahan sampah, maupun berbagai inisiatif ekonomi sirkular seringkali menghadapi hambatan regulasi, kelembagaan, dan pengelolaan aset. Diperlukan mekanisme koordinasi dan dukungan kebijakan yang mampu mempercepat penyelesaian hambatan tersebut tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kelima, sektor persampahan telah menjadi bagian dari objek Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Namun, berbagai kejadian kedaruratan sampah yang masih terjadi menunjukkan perlunya penguatan penerapan MRPN dalam pengelolaan sampah, antara lain melalui penyempurnaan identifikasi dan pemetaan risiko persampahan, penguatan indikator risiko dan mekanisme peringatan dini, integrasi mitigasi risiko ke dalam perencanaan program dan proyek prioritas, serta penguatan pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala. Penguatan tersebut penting untuk memastikan bahwa berbagai risiko terkait hukum dan regulasi, tata kelola, pembiayaan, kelembagaan, aset, maupun kapasitas infrastruktur dapat diantisipasi dan dikendalikan lebih dini, sehingga tidak berkembang menjadi kondisi kedaruratan yang menghambat pencapaian target pembangunan nasional.

Keenam, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan agenda transformasi persampahan, pemerintah perlu memperkuat analisis kepatuhan hukum (legal audit) pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek prioritas persampahan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa berbagai program dan proyek prioritas persampahan telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan kelembagaan, tata kelola aset, mekanisme pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, serta aspek lingkungan hidup. Selain meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas, analisis kepatuhan hukum (legal audit) tersebut juga dapat berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko guna mencegah munculnya hambatan kelembagaan, sekaligus mengidentifikasi potensi komplikasi hukum di masa depan yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian regulasi, sengketa kewenangan, permasalahan kontraktual, pengelolaan aset, maupun aspek perizinan.

Ketujuh, keberhasilan transformasi pengelolaan sampah nasional memerlukan dukungan keahlian multidisiplin di bidang hukum, regulasi, kelembagaan, pembiayaan, dan kebijakan publik. Kompleksitas reformasi tata kelola persampahan menuntut kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi profesi, dan mitra profesional guna memastikan berbagai agenda reformasi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan, regulasi, dan proyek yang implementatif.

Pada akhirnya, reformasi pengelolaan sampah telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional yang memerlukan dukungan kebijakan, hukum, regulasi, kelembagaan, dan tata kelola yang semakin kuat.

 

*) Adv. Mardiyanto, S.H., M.H., GRCO., CRPP. dan Hendra Wahanu Prabandani, S.H., M.H., keduanya adalah pengajar di STIH IBLAM Jakarta

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

daruratpengelolaan sampahsampah
Hendra Wahanu Prabandani
Hendra Wahanu Prabandani

Pengajar di STIH IBLAM Jakarta

Mardiyanto
Mardiyanto

Konsultan Hukum dan Pengajar di STIH IBLAM Jakarta.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info