Pada saat dunia masih gundah seperti sekarang ini dengan segala riak dan gejolaknya, baik di sektor keamanan, perdamaian kawasan, pengerasan paham radikal, perekonomian yang datar, kelangkaan enerji, produksi dan distribusi pangan, seharusnya sebagai bangsa yang besar elit bangsa ini ikut memikirkan atau menjadikan diri sebagai solusinya. Sebagian besar kita sebagai anggota masyarakat biasa, beberapa bulan lalu dan ke depan, telah dan akan disuguhi kebisingan politik mengenai semua topik yang jadi inti pemenangan kontes menjadi penguasa.
Tidak ada kecap nomor dua, semua mengaku aseli dan nomor wahid. Saling tuduh, saling menyalahkan, saling merendahkan antar peserta kontes dan timnya menjadi menu utama, dibanding bagaimana mencari solusi ke depan. Satu pihak "menjual" pengalaman dan keberhasilan. Pihak lain menebar kritik, kadang tanpa fakta sahih, dan harapan-harapan yang masih perlu pembuktian yang masuk akal.
Pemilu adalah suatu keniscayaan, karena diperintahkan oleh Konstitusi. Pemilu harusnya menjadi ajang tawaran solusi atas semua persoalan kita. Tentu solusi yang berdasar fakta, etika dan governance yang baik, dan punya dampak panjang yang menjadi landasan kemajuan bangsa. Bukan sekadar ilusi dan mimpi.
Debat pemilu juga seharusnya turut mencerdaskan bangsa, bukan hanya melihat rakyat banyak sebagai penonton yang mudah dibodohi. Anggota masyarakat dengan mudah bisa melakukan verifikasi data dari begitu banyak sumber informasi publik yang tersedia, dan menyebarkannya kepada anggota masyarakat yang kurang bisa mengakses informasi, tentang mana kecap yang asli dan mana yang palsu.
Rakyat masih punya harapan bahwa dalam sisa debat nanti, akan terjawab bagaimana secara logis, dengan dasar fakta, rencana yang terukur dan bermartabat, dan dengan sumber daya yang terbukti ada serta masih bisa digali, dan yang penting juga di bawah kepemimpinan yang amanah, kita bisa menyelesaikan permasalahan kita, dan ikut dalam menyelesaikan permasalahan dalam negeri, kawasan, dan kalau bisa dunia. Paling tidak kita bisa mendapat bekal cukup pada waktu memasuki bilik rahasia, dan menentukan pilihan kita bulan depan.
Para paslon, saya amati, masih kurang fokus dalam proses kontestasi ini untuk janji, program, dan langkah nyata yang akan mereka ambil seandainya mereka terpilih nanti yang menyangkut kebijakan hukum, anti korupsi, HAM dan kelanjutan reformasi hukum dan birokrasi. Sesuatu yang banyak dibicarakan, diseminarkan, dan diprogramkan, tetapi tidak kunjung memberi hasil nyata.
Kita paham bahwa komitmen untuk mendukung KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi adalah mutlak harus dimiliki oleh setiap penguasa hasil pemilu nanti. Ini sederhana saja, karena penguasa hampir tidak perlu melakukan apa-apa, kecuali bahwa mereka tidak bisa dan tidak boleh intervensi ke dalam program dan aksi serta independensi KPK. Mereka juga hanya perlu menyediakan dana yang cukup untuk menjamin peningkatan fungsi dan efektifitas KPK dalam APBN mereka. KPK sudah berjalan baik, tentu dengan penyempurnaan di sana-sini. Masyarakat tidak mau lagi toleran terhadap ancaman-ancaman bahwa KPK akan dikerdilkan atau dianggap sebagai lembaga anti korupsi sementara. Di manapun di dunia, korupsi tidak akan pernah berhenti ketika orang melihat ada kesempatan terbuka. Karenanya KPK harus selalu hadir dalam sistem governance kita.
Sama pentingnya adalah komitmen untuk memberi penghargaan atas tegaknya perlindungan HAM. Tafsirannya tentu luas, karena ini menyangkut juga antara lain hak untuk berorganisasi secara merdeka, hak untuk mendapatkan fasilitas publik yang layak, hak untuk mendapat pendidikan dan jaminan kesehatan yang memadai. Hak untuk mendapatkan kesempatan bekerja, berusaha dan mengembangkan diri tanpa batasan gender dan batasan diskriminatif lainnya.
Kemajuan bidang ekonomi termasuk industri, jasa dan perdagangan tidak akan bisa berhasil baik tanpa kebijakan hukum yang tepat guna untuk waktu yang tepat juga. Selain itu kebijakan harus secara tepat ditujukan kepada siapa akan diberlakukan. Kebijakan yang berlaku umum untuk semua adalah prinsip utama dan menjamin perlakuan setara. Tetapi kebijakan untuk bisnis besar tentu tidak selalu bisa diberlakukan untuk bisnis kecil atau sebaliknya, terutama, misalnya, yang menyangkut akses ke pendanaan. Kita hanya perlu struktur dan prinsip utama yang sehat, sehingga bisnis besar dan kecil bisa sama maju berkembang. Selebihnya lembaga pengawas, prosedur penyelesaian, dan kontrol publik yang baik dan kredibel akan menyelesaikan sisa masalah yang masih ada.
Semua itu juga tidak akan terjadi bila birokrasi tidak efisien, kurang efektif dan masih banyak yang korup. Sudah begitu banyak usulan program bertumpuk, menunggu pelaksanaan. Mungkin memutuskan menuntaskan reformasi birokrasi harus seperti waktu pejabat pemerintah memutuskan untuk melaksanakan segera pembangunan proyek MRT di Jakarta. Risiko politik pasti ada, tetapi pemimpin yang berani mengambil keputusan dengan risiko politik adalah hal yang dibutuhkan saat ini.
Terakhir, mungkin sudah banyak yang bosan membaca dan membicarakan hal ini. Reformasi (kebijakan) hukum, lembaga penegak hukum, dan pendidikan hukum yang baik, dengan disiplin dan sanksi yang keras harus berlanjut. Tanpa ini, semua jenis kebijakan di segala bidang yang tersusun baik tidak akan bisa efektif berjalan, program di segala bidang juga tidak akan berjalan baik, karena pelaksanaan dan pengawasan serta penyelesaian masalah yang ada dipegang di tangan mereka yang berpendidikan hukum yang salah sasaran, bermental buruk dan koruptif.
Untuk generasi baby boomers seperti saya (kelahiran 1946-1964) ingin sekali kami melihat kembalinya bayangan para orang-orang tua kami sebagai para birokat yang bersih, pandai dan bermartabat; anggota parlemen yang memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi; polisi, jaksa dan hakim yang bersih dan berwibawa serta tidak berpolitik, wakil lembaga-lembaga negara yang paham dan efektif menjalankan peran, posisi dan wewenangnya; dan warga masyarakat guyup dan rukun menjaga makna kesetaraan dan keselarasan bermasyarakat. Para kandidat perlu meyakinkan para pemilih bahwa di bawah pemerintahannya hal-hal tersebut terjadi. Warga masyarakat, termasuk pedagang pasar sampai unicorn membutuhkan itu semua.
Apakah zaman sudah berubah dan kita tidak memerlukan semua harapan itu? Tidak, coba tengok konstitusi kita. Semua masih ada di sana, dan tidak ada satupun di antara kita yang cinta bangsa ini, dengan segala kepentingan yang berbeda, yang ingin mengkhianatinya.
Kecap aseli adalah waktu kita menikmati Sate Domba Sineret di Dapur Mamih Sateku di Blok M. Kecap palsu adalah waktu kita dalam cuma mimpi menyantap Sate Hadori di depan Stasiun Bandung bersama para sahabat karib. Mari kita saksikan arah kontestasi ini dalam beberapa hari ke depan.
Ats - Sentul, Akhir Maret 2019